FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Anggota Komisi III DPR RI dari Fraksi Demokrat, Santoso, menyambut positif langkah Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Kaesang Pangarep, yang secara inisiatif mendatangi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk memberikan klarifikasi terkait penggunaan jet pribadi. Menurut Santoso, kehadiran Kaesang menunjukkan sikap yang berani dan terbuka.

"Kehadiran Mas Kaesang ke KPK atas inisiatif sendiri adalah langkah yang positif. Ini menandakan bahwa penggunaan jet pribadi yang dikaitkan dengan Mas Kaesang dan istrinya ke Amerika Serikat bukan merupakan gratifikasi," ujar Santoso di Jakarta, Selasa, dikutip dari ANTARA.

Santoso juga menekankan bahwa Kaesang bukanlah penyelenggara negara, meskipun ia adalah anak Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PSI. Oleh karena itu, menurutnya, penggunaan jet pribadi oleh Kaesang tidak dapat langsung dikategorikan sebagai gratifikasi.

"Saatnya publik tidak lagi mempersoalkan penggunaan jet pribadi itu, melainkan menilai positif inisiatif Mas Kaesang yang secara sukarela datang ke KPK untuk memberikan klarifikasi," tambahnya.

Santoso menilai kehadiran Kaesang di KPK sebagai tindakan yang ksatria dan menunjukkan sikap bertanggung jawab. "Ini adalah langkah yang gentle, agar tidak ada persepsi negatif di masyarakat terkait penggunaan jet pribadi tersebut," tuturnya.

Sebelumnya, Kaesang Pangarep mendatangi KPK pada Selasa (16/9) untuk memberikan klarifikasi terkait polemik penggunaan jet pribadi dalam perjalanannya ke Amerika Serikat. Kaesang menjelaskan bahwa dia hadir di KPK atas inisiatifnya sendiri, bukan atas panggilan atau undangan lembaga tersebut.

"Saya ke KPK sebagai warga negara yang baik. Saya datang ke sini atas inisiatif sendiri, bukan karena panggilan atau undangan. Saya bukan penyelenggara negara, bukan pejabat," ujar Kaesang di Gedung Pusat Edukasi Antikorupsi KPK, Jakarta Selatan.

Kaesang juga mengklarifikasi bahwa perjalanan ke Amerika Serikat pada 18 Agustus lalu dilakukan dengan menumpang jet pribadi milik temannya. Namun, dia meminta agar detail lebih lanjut terkait permasalahan tersebut ditanyakan langsung kepada pihak KPK. (*)