Jakarta, tvOnenews.com - Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akhirnya angkat bicara terkait isu kebocoran data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sebanyak 6 juta data NPWP dilaporkan dijual di dark web, termasuk data milik Presiden Joko Widodo hingga Menkominfo Budi Arie Setiadi.

Dirjen Informasi dan Komunikasi Publik (IKP) Kominfo, Prabu Revolusi, menyatakan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Kepolisian, serta Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menyelidiki dan mencegah kebocoran lebih lanjut.

“Investigasi dan mitigasi terus dilakukan terkait dugaan kebocoran data pribadi,” ungkap Prabu dalam pernyataannya, Sabtu (21/9/2024).

Kominfo juga mengingatkan kembali tentang ancaman pidana dalam UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi, di mana pelanggar bisa dihukum hingga 4 tahun penjara dan denda Rp 4 miliar. 

Sementara itu, penyalahgunaan data bisa dihukum hingga 5 tahun penjara dan denda Rp 5 miliar.

Kominfo menghimbau masyarakat agar menjaga keamanan data pribadi dengan rutin mengganti kata sandi dan waspada terhadap tautan mencurigakan. 

Jika menemukan indikasi kebocoran data, masyarakat diimbau untuk melaporkan ke DJP.

Kasus ini semakin panas karena data yang bocor juga mencakup informasi penting dari pejabat negara, seperti Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri BUMN Erick Thohir, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan. 

Sebanyak 6,6 juta data dijual seharga USD 10 ribu (sekitar Rp 150 juta) di forum dark web, lengkap dengan NIK, NPWP, nomor HP, dan email.

Fenomena kebocoran data bukan hal baru di Indonesia. 

Hacker anonim Bjorka kerap menjadi momok dengan meretas berbagai data publik, termasuk insiden serangan ransomware yang sempat melumpuhkan Pusat Data Nasional (PDNS) 2. (aag)