JAKARTA, iNews.id - Data Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) warga termasuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) diduga bocor. Anggota Komisi I DPR Dave Laksono menilai, fenomena ini menunjukkan masih lengahnya lembaga keamanan siber Tanah Air.

"Informasi yang kami terima mengenai bocornya data-data dari Ditjen Pajak Indonesia, ini menunjukkan bahwa masih banyak kelengahan dari para pengampu data atau juga sistem pengamanan kita yang berulang kali hal (kebocoran) ini terulang," kata Dave, Kamis (19/9/2024).

Baca Juga

Data NPWP Diduga Bocor, Sri Mulyani Minta Evaluasi Menyeluruh!

Dave mendesak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) serta Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) untuk membuat aturan yang jelas terkait keamanan digital seluruh instansi negara.

Baca Juga

DJP Buka Suara soal Kebocoran Data NPWP Presiden Jokowi hingga Sri Mulyani

Menurutnya, harus ada prosedur operasi standar yang jelas untuk bisa diterapkan di semua kementerian, lembaga dan direktorat jenderal.

"Bahkan sampai dengan tingkat pemerintahan desa, memiliki SOP yang tegas, pengamanan berlapis dan juga pemeriksaan secara berkala," katanya.

Dave mendasari permintaan ini dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (UU PDP). Dalam beleid itu, ditegaskan bahwa seluruh instasi pemerintah wajib menjaga data digital.

Editor : Reza Fajri