Liputan6.com, Jakarta Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta agar polemik dualisme kepemimpinan di Kamar Dagang dan Industri (Kadin) diselesaikan secara baik-baik di internalnya. Jokowi meminta agar bola panas polemik tersebut tidak dilempar kepadanya

"(Kadin) ini bukan organisasi politik. Ini adalah organisasi pengusaha. Sehingga saya minta diselesaikan secara baik-baik, di internal Kadin. Jangan nanti bola panasnya disorong ke saya," ujar Jokowi di Menara Reksadana Jakarta Pusat, Selasa (17/9/2024).

Selama sepuluh tahun menjabat, dia mengaku dekat dengan Kadin. Jokowi menyebut dirinya juga berhubungan baik dengan para ketua umum, termasuk Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie.

"Selama 10 tahun saya menjabat, saya dekat dengan Kadin. Tidak sekali dua kali saya datang di acara Kadin. Dulu baik dengan Pak Suryo Bambang (Sulisto), baik dengan Pak Rosan Roeslani, baik juga dengan Pak Arsjad, baik juga dengan Pak Anindya, baik semuanya," tutur Jokowi.

Mantan wali kota Solo itu pun menyatakan terbuka apabila Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie ingin bertemu dengannya. Namun, dia meminta agar masalah dualisme kepemimpinan Kadin antara Arsjad Rasjid dan Anindya Bakrie diselesaikan.

"Siapa pun bertemu dengan saya, saya terbuka. Ndak ada masalah. Tapi sekali lagi, selesaikan masalah Kadin ini di internal Kadin. Jangan menyorong bola panasnya ke presiden," kata Jokowi.

Diketahui, Munaslub Kadin pada 14 September 2024 mendongkel Arsjad Rasjid dan menetapkan pengusaha Anindya Bakrie sebagai ketua umum.

Sementara itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Supratman Andi Agtas, mengatakan bahwa pemerintah tidak ikut campur urusan internal yang terjadi di Kadin.

Dia menyebut penetapan Anindya Bakrie sebagai Ketua Umum Kadin hasil dari munaslub masih menunggu diterbitkannya surat keputusan presiden.

"Aturannya seperti itu, namun nanti kan semua keputusan Presiden. Pasti nanti akan melewati proses harmonisasi di Kementerian. Kira-kira berapa lama, ya kalau bisa secepatnya, kenapa harus berlama-lama," ucap Supratman di Jakarta, Minggu (15/9/2024).

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia minta pemerintah mengkaji ulang kebijakan soal Tabungan Perumahan Rakyat atau Tapera. Menurut Kadin kebijakan Tapera akan menambah beban para pekerja.