Demikian antara lain disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto usai menghadiri Sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda, IKN, Kalimantan Timur, Jumat kemarin (13/9).

Airlangga berujar, pemerintah akan mendorong belanja kementerian dan lembaga untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi 5 persen hingga akhir tahun 2024.

Ia juga menekankan pentingnya kebijakan yang menyasar kelas menengah, seperti Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPn DTP) untuk sektor properti dan otomotif.

"Kebijakan ini diharapkan dapat meningkatkan daya beli masyarakat di kuartal keempat tahun ini," kata Airlangga dikutip Sabtu (14/9).

Airlangga juga menyinggung rencana revisi kebijakan jaminan kehilangan pekerjaan melalui BPJS Ketenagakerjaan. Revisi ini akan memperluas cakupan penerima manfaat, termasuk tenaga kerja kontrak (PKWT) dengan meningkatkan bantuan pelatihan kerja dari Rp1 juta menjadi Rp2,4 juta, setara dengan program Kartu Prakerja.

Selain itu, pekerja yang kehilangan pekerjaan akan mendapatkan manfaat sebesar 45 persen gaji, tanpa penurunan persentase pada bulan-bulan berikutnya.