Harianjogja.com, BANTUL--Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Bantul terus melakukan koordinasi dengan TNI dan Polri untuk pengamanan penyelenggaraan Pilkada 2024. Dalam pengamanan Pilkada, Polres Bantul akan mengerahkan ratusan personil.

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan jajaran TNI dan Polri di Bantul untuk melakukan pemetaan kerawanan berbasis wilayah di masing-masing kapanewon selama tahapan Pilkada 2024. Menurutnya, koordinasi intensif antara para pihak kepolisian dan TNI dengan jajaran pengawas kecamatan dan pengawas desa diperlukan untuk mengamankan penyelenggaraan Pilkada 2024.

"Koordinasi ini diperlukan untuk mengantisipasi potensi gangguan keamanan selama tahapan pemilihan bupati dan wabup Bantul tahun 2024," ujarnya, Jumat (6/9/2024).

Lebih lanjut, Didik juga mengingatkan netralitas TNI dan Polri dalam gelaran Pilkada di Bantul. Dia berharap jajaran TNI, dan Polri selalu memegang teguh prinisip netralitas dan tidak berpihak kepada salah satu pasangan calon bupati dan wabup.

Sementara Kapolres Bantul, Michael R. Risakotta menyampaikan pihaknya telah menyusun skenario pengamanan Pilkada 2024 untuk wilayah Bantul. Dia menuturkan pihaknya telah menyiapkan skenario pengamanan TPS dengan empat kategori yaitu TPS kurang rawan, rawan, sangat rawan dan TPS khusus. 

"Kategori TPS ini akan menentukan penempatan personal kepolisian yang ditugaskan pada saat pemungutan suara," katanya.

BACA JUGA: Bakal Pasangan Calon di Pilkada Bantul Perbaiki Dokumen Pencalonan

Sementara itu, menurutnya Polres Bantul akan mengerahkan 1.544 orang personil untuk mengamankan Pilkada 2024. Dia menuturkan, nantinya personil Polres akan melakukan upaya preemtif, preventif dan upaya terakhir dengan Gakkum untuk mengamankan Pilkada 2024.

Sementara Komandan Kodim 0729 Bantul, Muhidin menuturkan pihaknya berupaya untuk menjaga netralitas TNI dalam penyelenggaraan Pilkada 2024. Menurutnya, netralitas TNI merupakan dukungan untuk kesuksesan Pilkada 2024. Menurutnya, dia telah menginstruksikan berbagai hal yang perlu diimplementasikan untuk penegakan netralitas TNI, antara lain personal TNI tidak akan memihak dan memberikan dukungan kepada salah satu calon.

"TNI akan membantu pengamanan Pilkada., sesuai tugas fungsi [pengamanan Pilkada pada] kepada POLRI, khusus kepada anak dan istri [anggota TNI] yang mempunyai hak pilih, maka instansi atau satuan tidak akan memberikan arahan dalam pelaksanaan hak pilih tersebut," katanya.

Dia juga menegaskan bahwa anggota TNI tidak diperbolehkan memobilisasi organisasi keagamaan, organisasi sosial dan organisasi kemasyarakatan untuk kepentingan pasangan calon tertentu. 

"Prajurit TNI juga tidak diperbolehkan membuat pernyataan dan atau tindakan yang dapat mempengaruhi keputusan penyelenggara pemilihan, baik Bawaslu maupun KPU," ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News