Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam Jakarta Raya (KAHMI Jaya) memberikan dukungan moril kepada Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Provinsi DKI Jakarta untuk menindak tegas segala bentuk pelanggaran dalam tahapan Pilkada Jakarta 2024.

Ketua Umum Majelis Wilayah KAHMI Jaya, Muhammad Ichwan Ridwan mengatakan, Bawaslu menjadi garda terdepan untuk memastikan pesta demokrasi berjalan sesuai dengan aturan berlaku.

"Guidance bagi peserta pilkada sudah ada. Kalau ada pelanggaran Bawaslu harus bertindak tanpa pandang bulu sesuai dengan kewenangannya," kata Boim, sapaan Muhammad Ichwan Ridwan, dikutip Kamis (5/9).

Boim berharap Bawaslu DKI tidak menjadi "macan ompong" dalam menghadapi pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.

"Saat Pileg dan Pilpres lalu banyak beredar kabar adanya politik uang. Salah satu indikatornya adalah sekitar 40 persen legislator incumbent DPRD DKI rontok alias tidak terpilih lagi," kata Boim.

Menurutnya, Bawaslu DKI perlu melakukan penguatan Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan (Panwascam) untuk melakukan monitoring dan bisa mengelaborasi temuan pelanggaran di lapangan.

"Panwascam hingga mereka yang bertugas di kampung-kampung atau TPS harus betul-betul berintegritas. Jangan saat ada temuan pelanggaran justru dilakukan penyelesaian "86" atau di bawah meja," kata Boim.

Boim mengusulkan agar Bawaslu DKI memperbanyak petugas yang berkerja seperti intel. Sehingga, Bawaslu DKI tidak hanya cenderung bekerja atau melakukan proses berdasarkan laporan masyarakat.

"Kami ingin Pilkada di Jakarta berlangsung aman, lancar, kondusif, dan tanpa kecurangan. Rencananya, dalam waktu dekat kami juga akan berkunjung ke KPU DKI Jakarta, Polda Metro Jaya, dan Bakesbangpol DKI Jakarta," demikian Boim. 

Foto: Ketua Umum Majelis Wilayah KAHMI Jaya, Muhammad Ichwan Ridwan/RMOL