JAKARTA - Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) matangkan konsep penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terpadu untuk memperlancar proses pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur (Kaltim).

Kepala BNPB Suharyanto mengungkapkan konsep penanganan karhutla terpadu tersebut adalah program khusus yang ditugaskan Presiden RI 2024-2029 terpilih kepada BNPB untuk memperlancar segenap proses pembangunan IKN.

BNPB selaku penyelenggara anggaran untuk sektor kebencanaan itu ditargetkan dapat merampungkan konsep penanganan karhutla di IKN setidaknya pada Oktober 2024, sehingga bisa segera direalisasikan oleh pemerintahan selanjutnya.

Suharyanto memaparkan dalam konsep yang sedang mereka siapkan tersebut antara lain membahas upaya penguatan kemasyarakatan melalui pembentukan desa tangguh bencana, pemetaan risiko bencana, hingga kelengkapan logistik peralatan.

Baca Juga :

"Kami pun menindaklanjuti arahan presiden terpilih untuk pengendalian karhutla dengan mengintegrasikan keseluruhan sistem, alat, perangkat yang sudah ada saat ini oleh kementerian/lembaga dan OIKN," kata dia dalam rapat kerja bersama anggota Komisi VIII DPR RI yang diikuti secara daring di Jakarta, kemarin.

BNPB dalam perencanaannya juga akan segera memindahkan sebanyak 183 pegawai yang terdiri dari pejabat eselon 1 dan 2 ke IKN.

Menurut Suharyanto, pemindahan pegawai itu dilakukan supaya garis koordinasi pengambilan keputusan operasi penanganan karhutla dan bencana alam lainnya bisa cepat dilakukan dan terawasi dengan optimal.

"Benar, penting untuk diketahui karhutla menjadi tantangan tersendiri di Kalimantan Timur yang menjadi daerah calon ibu kota negara nantinya, apalagi saat musim kering. Maka konsep kita adalah pencegahan bukan hanya penanganan (saat sudah terjadi karhutla)," kata dia.

Berdasarkan data inventaris yang dilaporkan Pusat Pengendalian Operasi BNPB pada periode Januari--Juli tercatat jumlah sebaran titik panas di Kalimantan Timur mencapai 9.148 titik.

Baca Juga :

Titik panas tersebut mayoritas berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dan Kutai Kartanegara, yang jika tidak ditangani maksimal berpotensi meluas ke wilayah lain. Ant/S-2

Redaktur : Sriyono

Penulis : Antara