FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Aktivis Kolaborasi Rakyat Jakarta Andi Sinulingga mendadak menyampaikan kritik terkait penegakan hukum di Indonesia.

Ia membandingkan penegakan hukum di masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dan masa pemerintahan Presiden Jokowi.

Ia mengatakan bahwa kondisi penegakan hukum pada era Presiden SBY, di mana bahkan besan Presiden bisa diproses hukum oleh KPK.

"Di era SBY bahkan besan Presiden bisa diproses hukum oleh KPK," ujar Andi dalam keterangannya di aplikasi X @AndiSinulingga (1/9/2024).

Menurut Andi, seharusnya penegakan hukum di Indonesia semakin membaik dari waktu ke waktu.

"Harusnya makin kesini penegakan hukum itu bisa lebih baik, bukan malah sebaliknya," cetusnya.

Namun, ia mengungkapkan kekhawatiran bahwa justru yang terjadi adalah kemunduran, di mana penegakan hukum kembali ke masa-masa gelap.

"Kembali ke masa gelap," tandasnya.

Sebelumnya, nama Bobby Nasution, bakal Calon Gubernur Sumatera Utara (Sumut) sekaligus menantu Presiden Jokowi, disebut dalam persidangan kasus suap mantan Gubernur Maluku Utara, Abdul Gani Kasuba, di Pengadilan Negeri Ternate pada Rabu (31/7/2024).

Bobby Nasution disebut oleh seorang saksi dalam kasus suap yang melibatkan Abdul Gani Kasuba, ketika ditanya mengenai istilah "Blok Medan."

Saksi tersebut menjelaskan bahwa "Blok Medan" merujuk pada Bobby Nasution.

Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Maluku Utara, Suryanto Andili, yang hadir dalam persidangan, mengakui bahwa istilah "Blok Medan" memang mengacu pada Bobby Nasution.

Pernyataan ini disampaikan Suryanto di hadapan Majelis Hakim dan jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Menurut dugaan, selama masa jabatannya, Abdul Gani Kasuba sering menggunakan istilah "Blok Medan" untuk menggambarkan proses pengurusan Izin Usaha Pertambangan (IUP) di Maluku Utara.

(Muhsin/fajar)