Pj. Bupati Wajo Andi Bataralifu yang membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan ucapan selamat kepada para Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah dilantik pada hari ini.

RAKYATKU.COM, WAJO - Pejabat Bupati Wajo Andi Bataralifu menghadiri pelantikan anggota DPRD Kabupaten Wajo periode 2024-2029. Pelantikan 40 anggota DPRD Wajo ini melalui rapat Paripurna DPRD Wajo di Gedung Utama lantai II, Senin (2/9/2024).

Acara pelantikan ini juga dihadiri oleh Sekda Wajo, Forkopimda, kepala OPD Pemda Wajo, serta sejumlah tokoh penting lainnya, termasuk mantan bupati dan wakil bupati Wajo, mantan anggota DPRD, para ketua partai, camat, lurah, dan kepala desa.

Pelantikan diawali dengan pembacaan Salinan Keputusan Gubernur Sulawesi Selatan tentang pengangkatan anggota DPRD Wajo oleh Sekretaris DPRD Wajo, Saenal Hayat.

Baca Juga : Suasana Khidmat Menyelimuti Pelantikan 40 Anggota DPRD Kabupaten Wajo Masa Jabatan 2024-2029

Prosesi pengambilan sumpah jabatan kemudian dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Wajo, Dr. Ilham.

Ketua DPRD Wajo periode 2019-2024, Andi Alauddin Palaguna, secara simbolis menyerahkan tongkat estafet kepemimpinan kepada pimpinan sementara, Firmansyah Perkesi dan Andi Merly Iswita, yang akan mengemban tugas hingga terbentuknya pimpinan definitif.

Pj. Bupati Wajo Andi Bataralifu yang membacakan sambutan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) menyampaikan ucapan selamat kepada para Anggota DPRD Kabupaten/Kota yang telah dilantik pada hari ini.

Baca Juga : 40 Anggota DPRD Wajo Periode 2024-2029 Resmi Dilantik

Andi Bataralifu mengungkapkan, bahwasanya sebagaimana amanat Pasal 96 Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, telah menyebutkan 3 (tiga) fungsi DPRD, yaitu: 1) Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah (Perda); 2) Fungsi Penyusunan Anggaran; dan 3) Fungsi Pengawasan.

Fungsi Pembentukan Perda, kata dia, merupakan pembentukan produk peraturan daerah bersama-sama dengan kepala daerah. "Hal yang perlu senantiasa dipahami oleh para anggota DPRD bahwa penyusunan peraturan daerah tidak hanya berbasis keilmuan dan akademik, namun jauh yang lebih penting bahwa harus bisa menjadi refleksi dari aspirasi dan kebutuhan rakyat, mampu memecahkan masalah dan bukan justru menambah masalah, dan tetap mempedomani peraturan perundang- undangan," ujarnya.

Disamping itu, perlu menjadi catatan bahwa Perda inisiasi DPRD harus menjadikan pelayanan publik menjadi prioritas utama, membuka lapangan kerja sebanyak-banyaknya dan menciptakan iklim investasi yang baik sehingga terciptanya kemakmuran bagi masyarakat.

Baca Juga : SMP 1 Sengkang Pemenang Festival Tunas Bahasa Ibu Tingkat Kabupaten Wajo

Kemudian, Fungsi Anggaran lanjutnya, seyogyanya merujuk kepada komitmen setiap anggota DPRD untuk menempatkan alokasi dana yang berorientasi terhadap kesejahteraan masyarakat dan bukan untuk kesejahteraan pribadi dan golongan. "Selaku perpanjangan tangan masyarakat diharapkan dapat mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap tahapan perencanaan anggaran, sehingga alokasi dana benar-benar mencerminkan kebutuhan dan aspirasi rakyat," harapnya.

Bataralifu melanjutkan, Fungsi Pengawasan, merujuk pada mekanisme pengawasan secara berkala dan proporsional. Baik terhadap Laporan Keterangan Pertangungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah maupun kebijakan-kebijakan pemerintah daerah secara umum."Dalam Fungsi Pengawasan, anggota DPRD memiliki hak, yakni Hak lnterpelasi, Hak Angket dan Hak Menyatakan Pendapat," ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan DPRD ini mengharapkan, dalam rangka menyambut Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2024, agar para Anggota Dewan senantiasa memaksimalkan peran dalam mengawal pelaksanaan Pilkada Serentak 2024, baik dalam hal pengawasan masa persiapan tahapan, hingga Pelantikan Kepala Daerah terpilih hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 sesuai peraturan perundang-undangan.

Baca Juga : 40 Anggota DPRD Kabupaten Wajo Terpilih Bakal Dilantik Besok!

"Kita tentu mengetahui bahwa suksesnya penyelenggaraan Pilkada Serentak Tahun 2024 tidak hanya menjadi tanggung jawab dari penyelenggara saja, melainkan juga menjadi tanggung jawab bersama, termasuk Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini, DPRD diharapkan dapat memberikan dukungan terkait kebijakan, sarana dan prasarana, serta personil yang akan mengawasi jalannya Pilkada Serentak Tahun 2024," pungkasnya.(*)