Jakarta, tvOnenews.com - Isu pelanggaran HAM terhadap komunitas Muslim Uyghur di wilayah Barat Laut Tiongkok perlu memdapatkan perhatian dari banyak pihak khususnya umat Islam. Dalam seminar ini dibahas strategi membangun solidaritas serta promosi perdamaian untuk Muslim Uyghur.
 
Koordinator Mahasiswa Muslim Banten Rahmat Aditya dalam Konferensi Pers-nya yang dihadiri oleh 89 orang mahasiswa yang diadakan di Perguruan Tinggi Universitas Serang, Banten, pada tanggal 29 Agustus 2024 menyampaikan bahwa kondisi orang-orang Uyghur dalam beberapa tahun terakhir perlu mendapat perhatian oleh komunitas Muslim dunia. Kebebasan beragama Muslim Uyghur dirampas dan dibatasi oleh pemerintah Tiongkok.
 
“Mereka (Muslim Uyghur) tidak diizinkan berpuasa, tidak diperbolehkan membaca Al-Quran, sholat di Masjid, memakai hijab, dan mengucapkan salam. Singkatnya, identitas Muslim Uyghur adalah ancaman yang perlu dihapus dengan proses asimilasi,” jelas Rahmat, Sabtu (31/8/2024).
 
Karenanya untuk memahami tantangan-tantangan kontemporer seperti mengenai Human Rights khususnya isu mengenai  kekejaman yang dilakukan Pemerintah Tiongkok terhadap kelompok Etnis Muslim Uyghur, maka Pemerintah Indonesia harus mampu merespon hal ini dengan tepat dan terukur dalam proses pengambilan kebijakan yang humanis dengan memperhatikan nasib masyarakat muslim dunia.
 
Bila kita kembali menelisik sejarah bahwa Turkistan Timur yang kini merupakan bagian dari Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang di Tiongkok terletak di jantung Asia. Pada bulan Oktober 1949, pasukan Tentara Pembebasan Rakyat (PLA) bergerak ke Turkistan Timur, yang secara efektif mengakhiri eksistensi Republik Turkistan Timur dan  mendirikan Daerah Otonomi Uyghur Xinjiang. Motif mendasar Tiongkok atas kejahatannya adalah untuk mencegah kemerdekaan Turkistan Timur dan secara paksa mengintegrasikan Turkistan Timur dan rakyatnya ke dalam satu negara Tiongkok
 
Rahmat Aditya selaku Ketua Mahasiswa Muslim Banten mengatakan bahwa Muslim Uyghur telah lama direpresi oleh pemerintah Tiongkok. Sejak era 90an konflik dan kerusuhan yang melibatkan Muslim Uyghur meningkat tajam. Rahmat Aditya lanjut menjelaskan, lebih dari satu juta orang Uyghur ditahan dalam kamp-kamp reedukasi. Pemerintah Tiongkok berupaya menghapus simbol dan identitas Islam dalam kehidupan Muslim Uyghur. Misalnya mengawasi pola perilaku, membakar Al-Quran dan menghancurkan bangunan bersejarah Islam. Rahmat mengungkapkan bahwa “kebebasan beragama dan hak mempraktikkan keyakinan agama telah dirampas oleh pemerintah Tiongkok.
 
Menurutnya, komunitas Muslim Indonesia dengan pemerintah Indonesia harus mulai mengangkat persoalan Uyghur melalui kanal-kanal media, forum diskusi dan publikasi buku. Sementara itu, Rahmat lebih mempersoalkan tentang alasan pemerintah Tiongkok dalam merepresi Muslim Uyghur. Menurutnya, akar masalah terletak pada tidak ada perbedaan antara Islam dan ekstremisme.
 
“Mata dunia harus melihat telah terjadi persekusi, penindasan, pemasungan hingga genosida budaya secara sistematis dan sangat serius di Xinjiang, hampir 16.000 masjid diluluhlantakkan, diratakan atau dialihfungsikan atau hanya dimuseumkan. Aktivitas ibadah keagamaan juga dilarang, atribusi dan identitas sebagai “muslim” pun tidak disenangi”, ujar Rahmat
 
Rahmat mengatakan bahwa dia dan Organisasi Mahasiswa Muslim Banten akan melakukan kegiatan seminar yang mengundang para mahasiswa di perguruan tinggi sebagai gerakan penyadaran kepada mahasiswa agen perubahan.
 
“Kami akan melakukan kegiatan seminar internasional di perguruan tinggi untuk menyebarkan informasi valid apa yang terjadi di Xinjiang, lalu kami juga akan memberikan surat protes dan surat audiensi kepada DPR RI dan Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih,” tutup Rahmat. (ebs)