FAJAR.COID, JAKARTA -- Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) berkomitmen untuk mencari solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi oleh pengemudi ojek online (ojol) mitra penyedia aplikasi layanan pemesanan daring.

Pada Kamis (29/8), perwakilan Koalisi Ojol Nasional (KON) menyampaikan keluhan mereka kepada Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Angga Raka Prabowo.

"Saya akan mengulang yang disampaikan Pak Wakil Menteri. Intinya, Pak Wamen mendengarkan, menyimak keluhan, dan mempertimbangkan dengan serius aspirasi dari para wakil ojol kemarin," ungkap Direktur Jenderal Penyelenggara Pos dan Informatika Wayan Toni Supriyanto dalam acara temu media di Jakarta, Jumat, dikutip dari ANTARA.

Menurut Wayan, Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika berjanji akan menindaklanjuti tuntutan-tuntutan yang disampaikan oleh KON. Penanganan masalah ini memerlukan koordinasi lintas sektor, dengan Kemenkominfo berkoordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait, pemerintah daerah, serta penyedia aplikasi.

"Prinsipnya Kominfo membangun komunikasi, akan membangun komunikasi, berkoordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, pemda, juga dengan aplikatornya untuk mencarikan solusi yang terbaik," kata Wayan.

Wayan juga menegaskan bahwa penetapan tarif layanan adalah wewenang aplikator dan penyelenggara jasa pos, yang memperhitungkan tarif berdasarkan biaya operasional dan investasi. Meskipun demikian, Kemenkominfo tetap melakukan monitoring terhadap tarif yang ditetapkan.

Koalisi Ojol Nasional mengajukan beberapa tuntutan, antara lain:

Revisi Peraturan Menteri: KON meminta revisi dan penambahan pasal dalam Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 1 Tahun 2012 tentang Formula Tarif Layanan Pos Komersial untuk mitra ojol dan kurir online. Evaluasi dan Pengawasan: Kemenkominfo diharapkan mengevaluasi dan mengawasi segala bentuk kegiatan bisnis dan program aplikator yang dinilai tidak adil terhadap mitra pengemudi dan kurir. Penghapusan Program Tarif Hemat: Koalisi menuntut penghapusan program tarif hemat untuk pengantaran barang dan makanan yang dianggap tidak manusiawi dan tidak adil bagi mitra pengemudi. Penyeragaman Tarif: Penyeragaman tarif layanan pengantaran barang dan makanan di semua aplikator. Penolakan Ongkos Promosi: Menolak pembebanan ongkos promosi aplikator pada mitra pengemudi ojol. Legalitas Layanan Ojol: Legalitas layanan ojol melalui penerbitan surat keputusan bersama dari kementerian-kementerian terkait yang menangani layanan angkutan sewa khusus.