DALAM beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia telah melakukan modernisasi besar-besaran terhadap alat utama sistem persenjataan (alutsista) Tentara Nasional Indonesia (TNI) melalui program Minimum Essential Force (MEF).

Menjelang akhir masa jabatan Presiden Joko Widodo, MEF telah mencapai 66,29 persen dari target yang ditetapkan untuk TNI Angkatan Laut (TNI AL).

Namun, armada yang dimiliki saat ini masih belum memadai untuk melindungi wilayah maritim Indonesia yang sangat luas.

Menurut Ketua MPR RI Bambang Soesatyo, idealnya, TNI Angkatan Laut membutuhkan sebanyak 182 kapal kombatan permukaan, delapan kapal selam, 100 pesawat terbang, dan 978 kendaraan tempur amfibi.

Hingga tahun 2023, TNI Angkatan Laut mengoperasikan 243 kapal perang yang terdiri dari empat kapal selam, tujuh fregat, 25 korvet, sembilan kapal peledak/penyapu ranjau (mine warfare), 168 kapal patroli lepas pantai, dan 30 kapal tempur amfibi.

Perkembangan terbaru dalam rencana modernisasi TNI AL mencakup proyek fregat 'Merah Putih' yang tengah berjalan dan rencana refurbishment 41 kapal perang.

Salah satu pencapaian penting terjadi pada 28 Maret, ketika Indonesia menandatangani kontrak dengan Naval Group untuk pengadaan dua kapal selam.

Kapal selam ini akan dibangun di galangan kapal PT PAL Indonesia yang berlokasi di Surabaya, Jawa Timur.

Dengan biaya sebesar 2,16 miliar dollar AS, kapal selam tersebut akan dilengkapi sepenuhnya dengan baterai lithium-ion (LIB), yang menawarkan berbagai keunggulan, seperti peningkatan indiscretion rate, waktu pengisian daya lebih singkat, dan jangkauan energi yang dapat digunakan lebih luas.

Namun, dalam acara the Future Submarine International Seminar and Showcase yang diselenggarakan oleh the Indonesian Submariner Club pada Mei 2024, Kepala Staf TNI AL (KASAL) Laksamana Muhammad Ali mengungkapkan bahwa TNI Angkatan Laut perlu mengakuisisi kapal selam interim sembari menunggu selesainya kapal selam Scorpene Evolved.

Perlu diketahui, proses konstruksi kapal selam Scorpene Evolved diperkirakan memakan waktu lima hingga tujuh tahun setelah kontrak efektif.

Oleh karena itu, Laksamana Ali menyatakan bahwa pemerintah Indonesia sedang menjajaki opsi pengadaan kapal selam interim.

Pada kesempatan sama, Direktur Jenderal Kekuatan Pertahanan Kementerian Pertahanan RI saat itu, Laksamana Muda Bambang Irwanto mengungkapkan, TNI AL telah mengusulkan akuisisi empat kapal selam.

Rencana ini mencakup pengadaan dua kapal selam antara tahun 2025 dan 2029, dengan dua lainnya dijadwalkan untuk diakuisisi antara tahun 2035 dan 2039.

Laksamana Muda Bambang Irwanto menambahkan bahwa keseluruhan proposal ini diperkirakan akan menelan biaya sebesar 4,7 miliar dollar AS.