JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mewanti-wanti aparat intelijen agar siap mengantisipasi gangguan di pemilihan kepala daerah (Pilkada) 2024.

“Saya selalu wanti-wanti kepada aparat intelijen karena kekuatan TNI-polri dibagi habis di seluruh wilayah, sehingga aparat intelijen harus bekerja 24 jam, mengantisipasi jangan sampai ada gangguan,” kata Hadi dalam sambutannya saat launching pemetaan kerawanan Pemilu serentak 2024 di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Senin (26/8/2024).

Hadi mengibaratkan, aparat intelijen harus tahu ketika daun jatuh dari pohonnya.

“(Daun itu) jatuh kenapa? Jatuh dipetik atau pada waktunya,” tutur mantan Panglima TNI itu.

Baca juga: Ketua MK Bersyukur Putusan terkait Pilkada Dipatuhi Semua Lembaga

Hadi menyebutkan, aparat intelijen harus benar-benar memperhatikan potensi kerawanan di tiap daerah.

“Jangan sampai ada kerawan sekecil apa pun. Kalau aparat intelijen sudah menguasai seluruh wilayah, maka prediksi dan pemetaan yang dikeluarkan Bawaslu, ini bisa diantisipasi dengan baik,” ujar Hadi.

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI sebelumnya merilis lima provinsi dengan tingkat kerawanan tinggi di Pilkada 2024.

“Ada lima provinsi dengan kerawanan tertinggi pada tahapan pencalonan, kampanye, dan pungut hitung,” kata Ketua Bawaslu Rahmat Bagja usai launching.

Baca juga: Airin Maju Pilkada Banten Bersama PDI-P, Bahlil: Kita Hargai Keputusan Politik Itu

Lima provinsi itu antara lain Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan Timur, Jawa Timur, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Tengah.

Kemudian, ada 28 provinsi dengan tingkat kerawanan dan dan empat provinsi dengan tingkat kerawanan rendah.

Dalam hal ini, Bawaslu memetakan tingkat kerawanan di kabupaten/kota.

Ada 84 kabupaten/kota dengan tingkat kerawan tinggi.

“Misalnya kami sebutkan Kabupateng Malang, Fakfak, Pinrang, Bangkalang, Bulukumba, Baubau, Manggarai Timur, sampai dengan Kabupaten Berau,” kata Bagja.

Terkait daerah rawan tersebut, Bawaslu akan berkoordinasi dengan stakeholder yang terkait seperti pemerintah daerah dan TNI-Polri untuk memastikan agar ada mitigasi jika keamanan terganggu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.