JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto mengaku ditanya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait perintah seputar proyek pengadaan barang dan jasa.

Adapun Hasto diperiksa KPK terkait dugaan korupsi proyek jalur kereta di Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA), Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

"Saya katakan bahwa saya tidak melakukan hal tersebut (memerintah terkait proyek) sehingga seluruh klarifikasi sudah diberikan dengan baik," kata Hasto saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (20/8/2024).

Baca juga: Hasto Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi DJKA, Berkaitan dengan Posisi di Tim Pemenangan Jokowi-Maruf

Hasto mengatakan, dirinya diperiksa menyangkut dugaan korupsi terkait kapasitasnya sebagai Sekretaris Tim Pemenangan Joko Widodo-Ma'ruf Amin pada Pilpres 2019.

Hasto berukang kali menyatakan tidak ada pertanyaan dari penyidik menyangkut dugaan aliran dana dari kasus tersebut ke partainya. Sebab, partai menjalankan fungsi menyerap aspirasi.

"Menyerap aspirasi dari masyarakat karena anggota dewan punya tugas-tugas representasi, fungsi aspirasi, itu biasa dilakukan ya," tutur Hasto.

Menurut dia, penyidik KPK mencecarnya dengan 21 pertanyaan, di antaranya menyangkut pertemuannya dengan Direktur Prasarana DJKA Harno Trimadi.

Harno merupakan salah satu tersangka kasus DJKA yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) dua tahun lalu.

Hasto mengaku tidak mengenal Harno dan tidak mengingat siapa saja orang yang ditemui ketika menjadi bagian tim pemenangan Jokowi-Ma'ruf.

Baca juga: Hasto PDI-P Penuhi Panggilan KPK, Diperiksa sebagai Saksi Kasus DJKA

Ia juga tidak memiliki nomor ponsel Harno.

"Prinsipnya salah satunya mengapa nomor telepon saya ada di tempat Pak Harno yang di kemudian hari itu menjadi tersangka," kata Hasto.

"Adanya nomor saya nomor handphone saya di tempat Pak Harno bukan berarti kemudian kami melakukan tindak korupsi," ucap dia. 

KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.

Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatra; dan Sulawesi.

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabag Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatra, dan Sulawesi.

Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.