Syafira | Rabu, 21/08/2024 01:01 WIB

Presiden AS Joe Biden turun dari Air Force One di Joint Base Andrews, Maryland, AS, 18 Agustus 2024. REUTERS

WASHINGTON - Anggota DPR AS dari Partai Republik mengeluarkan laporan pada hari Senin yang menuduh Presiden Demokrat Joe Biden melakukan pelanggaran yang dapat menyebabkan pemakzulan. Tetapi tidak jelas apakah mereka akan mendorong pemungutan suara setelah penyelidikan yang telah lama dianggap Gedung Putih bermotif politik.

Laporan setebal 291 halaman oleh tiga komite DPR menuduh Biden mengambil untung dari skema perdagangan pengaruh untuk memperkaya dirinya dan anggota keluarganya melalui transaksi bisnis asing yang dimulai pada tahun 2014, saat Biden menjadi wakil presiden.

"Komite-komite tersebut menyampaikan informasi ini kepada DPR untuk dievaluasi dan dipertimbangkan langkah selanjutnya yang tepat," kata laporan tersebut.

Tidak jelas apakah Ketua DPR dari Partai Republik Mike Johnson akan menjadwalkan pemungutan suara untuk memakzulkan Biden dalam minggu-minggu menjelang pemilihan 5 November, di mana Donald Trump dari Partai Republik terlibat dalam pertarungan ketat dengan Wakil Presiden Kamala Harris.

Bahkan jika DPR yang dikendalikan Partai Republik meloloskan tindakan seperti itu, kecil kemungkinan Biden akan dicopot dari jabatannya, mengingat ia harus dihukum oleh Senat yang dikendalikan 51-49 oleh Partai Demokratnya sendiri. Biden, yang menarik kembali pencalonannya bulan lalu, akan meninggalkan jabatannya saat penggantinya dilantik pada 20 Januari.

Partai Demokrat telah meremehkan upaya tersebut sebagai pembalasan terhadap Trump, yang dimakzulkan dua kali oleh DPR yang dikendalikan Demokrat dan dibebaskan setiap kali oleh Senat. Pemakzulan pertama menuduh bahwa Trump menekan Presiden Ukraina Volodymyr Zelenskiy untuk membantu mencemarkan nama baik Biden sebagai imbalan atas bantuan AS.

Pemakzulan DPR terhadap pejabat perbatasan teratas Biden, Menteri Keamanan Dalam Negeri Alejandro Mayorkas, diakhiri dengan cepat oleh Senat pada bulan April.

Johnson, dalam sebuah pernyataan, memuji kerja komite tersebut dan mengatakan bahwa anggota DPR dari Partai Republik "mendorong semua orang Amerika untuk membaca laporan ini."

Penyelidik DPR mengatakan bahwa Biden menggunakan pengaruhnya untuk menguntungkan urusan bisnis putranya, Hunter Biden, dengan mitra dari Ukraina, Tiongkok, Rusia, dan negara-negara lain.

Hunter Biden telah divonis bersalah atas tuduhan berbohong tentang penggunaan narkoba ilegalnya untuk membeli senjata api dan sedang menunggu persidangan atas tuduhan penggelapan pajak, termasuk tuduhan bahwa ia menerima pembayaran dari seorang pengusaha Rumania yang berusaha memengaruhi lembaga pemerintah AS sehubungan dengan penyelidikan kriminal di Rumania.

Penyelidikan pemakzulan, yang secara resmi disahkan oleh anggota parlemen pada Desember lalu dan telah dilakukan oleh Komite Pengawasan, Kehakiman, dan Cara & Sarana DPR, telah dikritik oleh anggota kedua partai karena gagal memberikan bukti kuat atas kesalahan yang dilakukan Biden.

Partai Republik Joe Biden Pemakzulan