FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui juru bicaranya, Sigit Widodo, meminta Sekretaris Jenderal PDIP Hasto Kristiyanto untuk menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden Jokowi dan seluruh rakyat Indonesia.

Desakan ini muncul setelah Hasto dianggap menyebarkan informasi yang tidak benar terkait dugaan penggunaan penegak hukum oleh Presiden Jokowi untuk menekan pihak tertentu.

"Saya kira Mas Hasto harus meminta maaf kepada Pak Jokowi dan seluruh Rakyat Indonesia atas kebohongan ini," ujar Sigit dalam keterangannya di aplikasi X @sigitwid dikutip pada Selasa (20/8/2024).

Ia menambahkan, tindakan Hasto justru merugikan dirinya sendiri karena masyarakat saat ini sudah semakin cerdas dalam membedakan informasi yang valid dan berita palsu.

"Mas Hasto hanya mempermalukan dirinya sendiri karena masyarakat sekarang sudah pintar," ucapnya.

Sigit juga menekankan pentingnya kejujuran dan keterbukaan dalam politik, dan berharap insiden ini bisa menjadi pelajaran bagi semua pihak untuk lebih teliti dalam menyampaikan informasi.

"Masyarakat sudah mampu membedakan kabar bohong dengan informasi yang benar," tandasnya.

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDIP, Hasto Kristiyanto memutar sebuah rekaman video diduga Presiden Jokowi. Rekaman itu menunjukkan Jokowi ingin menggunakan penegak hukum untuk melakukan intimidasi.

Hal ini diungkapkan Hasto saat menghadiri upacara Hari Ulang Tahun atau HUT ke-79 RI di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta (17/8/2024).

"Tadi beredar video kan, bagaimana Jokowi menyatakan akan menggunakan hukum dan melakukan pembisikan ke Ketua KPK, Kejaksaan Agung, dan Polri," kata Hasto.

Di video yang diputar sosok yang dikenal sebagai tangan kanan Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri itu, suara diduga Jokowi menyebut sejumlah lembaga hukum.

“Kalau masih ada yang main-main, …. Lewat cara saya. Bisa lewat KPK, bisa. Bisa lewat Polri, bisa lewat Kejaksaan. Akan saya bisikkan saja, 'Di sana ada yang main-main'. Cuma masa saya mau intip sendiri kan enggak mungkin."

Pihak istana membantah hal tersebut. Itu diungkapkan Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana.

"Tidak benar tuduhan yang disebarkan oleh Bapak Hasto Kristiyanto yang menyebutkan Presiden Jokowi menggunakan penegak hukum untuk mengintimidasi pihak-pihak tertentu," kata Ari kepada wartawan, Sabtu (17/8/2024).

Apalagi narasi itu diimbuhi drama pemutaran rekaman video yang disebutkannya sebagai suara Presiden Jokowi," tambahnya.

Ia mengungkapkan, rekaman yang ditunjukan Hasto kepada awak media itu merupakan potongan pidato atau sambutan Jokowi di sebuah acara.

Tepatnya, saat Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional Indonesia Maju Pemerintah Pusat dan Forkopimda di SICC Sentul tanggal 13 November 2019.

(Muhsin/fajar)