FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Politikus PDIP Ferdinand Hutahaean ikut mengomentari polemik mengenai penggunaan jilbab dalam seragam Paskibraka.

Ferdinand mengatakan bahwa masalah ini seharusnya tidak perlu terjadi jika pemerintah tidak ikut campur dalam ranah keyakinan dan keimanan individu.

"Menurut saya polemik soal jilbab itu kan harusnya tidak perlu terjadi kalau pemerintahan Jokowi tidak masuk ke dalam ranah implementasi keyakinan dan keimanan setiap orang," ujar Ferdinand kepada fajar.co.id, Jumat (16/8/2024).

Ia menegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang merdeka di mana setiap orang bebas menjalankan keyakinan mereka tanpa intervensi dari pemerintah.

"Kita ini adalah negara yang merdeka, bebas menjalankan keyakinan," lanjutnya.

Menurut Ferdinand, pemerintah seharusnya hanya berperan dalam memastikan bahwa setiap warga negara bebas mengaplikasikan keimanannya, termasuk dalam hal menggunakan jilbab.

"Negara, pemerintah, hanya boleh masuk memastikan semua orang bebas melakukan implementasi keimanannya," sebutnya.

Ia menilai bahwa jika pemerintah melarang penggunaan jilbab, itu merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM).

"Salah satunya, menggunakan hijab. Kalau pemerintahan justru membuat aturan yang melarang itu, menurut saya pemerintah telah melakukan pelanggaran HAM," ucapnya.

Ferdinand mengkritik keras pemerintah, khususnya BPIP, yang dianggapnya membuat aturan yang melarang jilbab dalam seragam Paskibraka.

"Saya mengecam keras, meskipun sebetulnya di luar ini banyak yang harus kita benahi, soal toleransi dan intoleransi. Tapi saya mengecam keras peraturan yang dibuat oleh BPIP yang di sini adalah bagian dari pemerintah," tukasnya.

Ia menegaskan bahwa agama adalah pemberian Tuhan, bukan pemerintah, dan pemerintah tidak boleh mengganggu implementasi keyakinan seseorang.

"Jadi pemerintah ini terlihat bodoh, tidak memahami fungsinya, tugasnya, kewenangannya. Pemerintah tidak mengerti bahwa agama itu bukan pemberian dari pemerintah. Agama adalah pemberian Tuhan," Ferdinand menuturkan.

Ia juga menekankan bahwa aturan yang melarang penggunaan jilbab atas dasar keseragaman merupakan pelanggaran terhadap keimanan dan HAM.

"Tidak boleh diganggu implementasinya. Jadi aturan dengan alasan keseragaman itu adalah pelanggaran terhadap keimanan dan HAM anggota Paskibraka perempuan," imbuhnya.

Ferdinand menganggap bahwa pemerintah telah melakukan kesalahan besar dengan membuat aturan tersebut, dan ia mengecam keras tindakan ini.

"Jokowi sebagai Kepala Pemerintahan seharusnya mereka mengerti tidak boleh masuk ke ranah implementasi iman dan keyakinan setiap warga negaranya," Ferdinand menuturkan.

"Bukan melarang cara orang berpakaian atau memaksa berpakaian. Tidak begitu. Ini adalah kesalahan pemerintah yang nyata," sambung dia.

Ferdinand bilang, pemerintah seharusnya fokus pada memastikan kebebasan beribadah dan mengimplementasikan keyakinan, bukan mengatur cara berpakaian warga negara.

"Negara, pemerintah hanya boleh hadir memastikan bahwa setiap orang merdeka beribadah dan bebas mengimplementasikan keyakinannya," tandasnya.

(Muhsin/fajar)