Ia menyampaikan pernyataan tersebut untuk merespons pertanyaan para jurnalis mengenai pengambilalihan partai politik, seperti yang diungkapkan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

"Ya masyarakat sudah bisa menilai ada keinginan, nafsu dari beberapa segelintir orang di PBNU untuk cawe-cawe ke PKB," kata pria yang akrab disapa Cak Imin di Pondok Pesantren Daarul Rahman, Jakarta, Kamis.

Oleh sebab itu, ia menegaskan bahwa terdapat hak konstitusi yang berbeda untuk partai politik maupun organisasi kemasyarakatan.

"Mari kita gunakan hak konstitusi masing-masing. Pakai Undang-Undang Partai Politik (UU Nomor 2 Tahun 2011), pakai Undang-Undang Ormas (UU Nomor 17 Tahun 2013). Saya minta kalau ada yang macam-macam, kembali ke konstitusi," ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa PBNU tidak boleh ikut campur tangan mengurusi PKB karena perbedaan aturan yang mengatur kedua lembaga tersebut.

"Jadi, mohon kepada teman-teman di PBNU, itu teman saya semua itu meskipun kiai, tetapi teman saya semua. Itu adalah untuk taat konstitusi karena kami dan kalian sama-sama dilindungi oleh undang-undang," jelasnya.

Walaupun demikian, ia membuka opsi untuk ngopi bareng dengan PBNU sebelum Muktamar PKB dilaksanakan pada 24-25 Agustus 2024 di Bali.

"Akan tetapi, ya niatnya yang sopan. Anda sopan, saya segan. Anda kurang ajar, saya hajar," katanya.

Sebelumnya, Megawati mengungkapkan alasannya batal pensiun menjadi ketua umum lantaran ada pihak yang ingin mengambil alih partai berlambang banteng moncong putih itu.

Ia menyampaikan pernyataan tersebut usai mengumumkan bakal calon kepala daerah yang akan maju dalam Pilkada 2024 di Kantor DPP PDIP, Jakarta, Rabu (14/8).

Pewarta: Rio Feisal
Editor: Agus Setiawan
Copyright © ANTARA 2024