FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Presiden Jokowi diminta untuk memanggil Kepala BPIP Yudian Wahyudi terkait polemik pemakaian jilbab pada anggota Paskibraka puteri. Presiden sangat perlu meminta penjelasan langsung dari BPIP. Sebab, para orang tua dan berbagai elemen masyarakat sangat tidak nyaman dengan aturan yang diterapkan.

"Pak Yudian ini suka bertindak kontroversial. Tidak jelas apa gunanya membuat aturan melepas jilbab pada saat pengukuhan dan pengibaran bendera. Apa kalau tidak memakai jilbab di kedua momentum itu akan lebih nasionalis?" kata Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay, kepada fajar.co.id, Kamis (15/8/2024).

Alasan yang disampaikan oleh Yudian dinilai sangat mengada-ngada. Katanya, paskibraka itu simbol dari keberagaman. Tetapi dalam praktiknya, dia menanamkan keseragaman dalam paskibraka. Keseragaman itu menjadi kontroversial karena menyangkut pemakaian jilbab.

"Untuk sebagian orang, soal jilbab bukanlah hanya soal fashion. Tetapi ini lebih pada soal keyakinan dan iman. Kalau soal warna, itu boleh diseragamkan. Tetapi kalau isi hati dan jiwa, tentu akan sulit," lanjut legislator dari Dapil Sumut II ini.

Kalaupun nanti pada saat upacara paskibraka sudah diperkenankan lagi memakai jilbab, tetapi Kepala BPIP tetap perlu dimintai pertanggung jawaban. Kalangan ulama dan santri sudah banyak yang menyampaikan protes dan keberatan. Harus dipastikan, tindakan-tindakan seperti ini tidak terjadi lagi ke depan.

"Soal urusan jilbab ini, janganlah terjadi di Indonesia. Kita harus menghormati dan bangga pada adek-adek berjilbab yang berprestasi. Mereka justru menunjukkan bahwa dengan berjilbab mereka tetap bisa berbakti," tandasnya.

Sementara itu, Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono mengatakan, Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) putri tetap menggunakan jilbab saat bertugas dalam upacara peringatan HUT ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur pada 17 Agustus 2024.

“Kami meminta kepada seluruh adik-adik putri yang memang menggunakan jilbab, tetap gunakan itu,” kata Heru di Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta itu mengaku sudah menyaksikan Paskibraka putri yang beragama Islam tetap mengenakan jilbab dalam gladi bersih di IKN pada Rabu pagi.

Heru juga menyebut Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) tidak melaporkan terkait perintah Paskibraka putri melepas jilbab kepada pihaknya.

Heru menegaskan, BPIP sendiri telah berkoordinasi dengan Sekretariat Presiden Joko Widodo. Hasilnya, para Paskibraka putri yang berjilbab bisa tetap mengenakan jilbab sebagaimana saat mereka mendaftar. (bs-sam/fajar)