JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Annisa Alfath menilai, perempuan harus diberikan ruang sebesar-besarnya dalam berpolitik, termasuk dalam Pilkada Serentak 2024 yang akan segera digelar.

Ia menilai keterlibatan perempuan dalam Pilkada dapat menghapus stigma perempuan tabu berpolitik

Selain itu, ada tantangan ke depan bahwa ‘sentuhan’ kepemimpinan perempuan di berbagai tempat amat dibutuhkan.

“Seharusnya perempuan difasilitasi atau didorong untuk terjun ke politik, menjadi kepala daerah misalnya agar kebijakan yang dihasilkan bisa lebih berperspektif gender, anak, dan memperhatikan kelompok marginal,” kata Annisa dilansir dari Antara, Kamis (15/8/2024).

Baca juga: Munculkan Baliho Andika Perkasa di Jateng, PDI-P: Cek Ombak Pilkada

Annisa bilang terdapat tiga faktor mengapa ‘kekerasan terhadap perempuan’ masih terjadi di dunia politik.

Pertama, kata dia, hambatan psikologis seperti perempuan dinilai tidak cocok untuk menjadi pemimpin. Selanjutnya soal materi, dan terakhir berkaitan doktrin sosial-budaya yang masih patriarkis.

"Kalau dilihat, banyak perempuan yang kemudian mencalonkan diri atau terpilih menjadi kepala daerah memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala daerah sebelumnya, misalnya istri, anak atau hubungan darah lainnya dengan tujuan melanjutkan kekuasaan kepala daerah sebelumnya. Ini sangat miris, namun kenyataannya memang begitu,” ujarnya.

Ia mengatakan, peran perempuan untuk maju menjadi pemimpin daerah paling tidak bisa dijadikan standar baru bagi para partai politik.

Standar baru itu misalnya, meritokrasi yang terus berjalan dengan melihat rekam jejak seseorang.

Partai politik juga perlu memberikan pemahaman kepada publik bahwa kepemimpinan perempuan sejajar dengan kaum adam

“Kaderisasi partai politik yang berperspektif gender. Juga pendidikan politik kepada masyarakat yang berperspektif gender untuk menormalisasi kepemimpinan perempuan,” kata dia.

Baca juga: PSI Usung Dyah Hayuning Pratiwi-Mahendra Farizal pada Pilkada Purbalingga

Annisa pun mendorong negara melahirkan kebijakan affirmative action. Misalnya, pada Pemilihan Legilsatif, ada kebijakan parpol harus mengusung caleg perempuan minimal 30 persen.

Kebijakan serupa, kata dia, bisa diterapkan atau dimodifikasi secara kuantitatif dalam gelaran Pilkada serentak.

Pemerintah juga bisa mempermudah syarat bagi calon independen agar lebih banyak perempuan yang maju tanpa harus tergantung dengan partai politik tertentu.

“Bukan tidak mungkin ada calon perempuan yang kemudian bermunculan,” ujarnya.