Program makan siang gratis yang dijanjikan Prabowo Subianto Presiden terpilih diprediksi akan melonjakkan impor pangan. Sementara saat ini ada kecenderungan produktivitas pertanian padi di Indonesia menurun.

Artinya, ada selisih yang kemungkinan besar ditutupi dengan impor yang makin meningkat. Prof. Dwi Andreas Santosa Guru Besar IPB meminta agar Pemerintah berpikir soal hal ini, mempersiapkan mitigasi dampaknya dengan serius.

Dia menyampaikannya dalam Focus Group Discussion (FGD), yang dilaksanakan rangka Rapat Koordinasi Bidang Nasional (Rakorbidnas) Pangan dan Pertanian PDI Perjuangan (PDIP). Acara dilakukan di Kantor DPP PDIP, di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta, Kamis (15/8/2024). Seminar itu bertema “Kedaulatan Pangan di Indonesia (Beras, Kedelai dan Jagung)”.

“Rencana makan siang gratis akan melonjakkan impor pangan. Kita harus hati-hati akan hal ini. Apalagi produktivitas padi kita cenderung menurun,” kata Andreas.

Pada bagian lain, Andreas menyoroti ketergantungan pada impor pangan dan perubahan iklim yang memengaruhi produksi pangan. Baginya, apa yang disampaikan para Founding Father soal pentingnya sektor pertanian dan pangan, harus dihidupkan lagi.

“Ketika Presiden Bung Karno meresmikan Kampus Fakultas Pertanian UI 1952, beliau menyatakan dalam naskahnya, pangan adalah soal hidup atau mati. Ini sangat betul. Ketika kita melupakan pangan, selesai sudah,” katanya.

Dia menilai saat ini, sangat bisa mendebat jika Pemerintah Indonesia mengklaim bisa mengalahkan produktivitas pangan negara tetangga. Dan orang bisa mendebat jika Indonesia menyebut diri sebagai lumbung pangan dunia.

Sebab faktanya, dia mengatakan, saat ini hanya dalam 10 tahun dari 2013 sampai 2023, nilai impor Indonesia di sektor pangan melonjak hampir dua kali lipat.

“Terlepas setuju atau tidak, progam makan siang gratis ini akan dilakukan. Tapi harus disiapkan bagaimana mitigasi risiko program ini sehingga sehingga tidak menjadi bencana,” lanjut Andreas.

Ia mengingatkan sekiranya susu menjadi salah satu item program makan siang gratis, maka akan dipastikan hal ini meningkatkan impor susu. Karena kondisi di Tanah Air tidak cukup sapi perah dan pemeliharaan sapi perahnya.

“Sehingga impor susupun bisa melonjak lima kali lipat,” lanjutnya.

Dengan begitu, Andreas menilai Pemerintahan Prabowo-Gibran harus mengemas sebuah program diversifikasi pangan. Kalau tidak, bisa-bisa impor beras misalnya akan melonjak tinggi.

Sementara itu, Mindo Sianipar Ketua DPP PDIP Bidang Pangan dan Pertanian mengatakan partainya selalu berkomitmen agar Indonesia berdaulat di bidang pangan dan memperkuat produktivitas padi. Diapun mengamini Prof.Andreas yang mengatakan pentingnya diversifikasi pangan.

“Ibu Megawati, Ketua Umum PDIP selalu menggalakkan 10 makanan pendamping beras bagi kepala daerah yang diusung PDIP,” sebut Mindo.

Oleh karena itu, Mindo mengatakan PDIP akan mendukung upaya kedaulatan pangan dengan melaksanakan training center untuk pertanian terpadu. (faz/ham)