JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDI-P) Ahmad Basarah menghormati hak prerogatif presiden terkait dengan perombakan atau reshuffle kabinet.

Hal itu disampaikan Basarah saat menanggapi isu reshuffle yang disebut akan menyasar menteri-menteri dari PDI-P.

"Ya reshuffle itu adalah hak prerogatif presiden dan kita menghormati penggunaan hak prerogatif tersebut oleh Presiden Jokowi. Saya kira dalam konteks itulah kami menanggapi wacana tentang isu reshuffle itu sendiri," ujar Basarah di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (14/8/2024).

Baca juga: Menteri PPPA Bintang Puspayoga Buka Suara Soal Isu Reshuffle

"Dan kita letakkan semua aturan main bernegara pada rule of game yang kita sepakati bersama. Ada konstitusi, ada undang-undang yang mengatur tentang kementerian negara dan sebagainya. Mari kita letakkan semua itu pada konsensus kita bernegara," jelasnya.

Basarah menambahkan, pihaknya belum membahas soal isu reshuffle kabinet. Sebab ia mengaku baru tahu mengenai kabar tersebut dari media.

Sementara itu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Bintang Puspayoga merespons soal kabar dirinya akan di-reshuffle dari kabinet Presiden Jokowi.

Bintang yang merupakan kader PDI-P, enggan memberikan komentar soal hal yang belum pasti.

"Kalau yang belum pasti saya enggak berani komentar ya. Salah nanti," ujar Bintang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu.

Baca juga: Soal Reshuffle Kabinet, Menteri Bahlil: Saya Juga Enggak Tahu...

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Presiden akan melakukan reshuffle dalam waktu dekat.

Dua menteri dari PDI-P, yakni Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly dan Menteri PPPA Bintang Puspayoga disebut-sebut bakal terkena reshuffle.

Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana sebelumnya sudah mengatakan, tidak ada rencana merombak atau reshuffle kabinet dilakukan pada pekan ini.

Ari memastikan Presiden Jokowi tidak akan me-reshuffle kabinetnya pada 14 Agustus hari ini maupun Kamis (15/8/2024) esok hari.

"Tidak ada rencana/tidak ada agenda reshuffle kabinet pada tanggal 14 atau 15 Agustus 2024, seperti isu yg beredar," ujar Ari saat dikonfirmasi Kompas.com pada Rabu.

"Seperti yg telah disampaikan Bapak Presiden ke media, 13 Agustus 2024 di IKN, bahwa pengangkatan dan pemberhentian menteri adalah hak prerogatif Presiden yg dapat dipergunakan jika diperlukan," tegas Ari.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.