JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto akan mendatangi Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (15/8/2024) pagi, untuk memberikan keterangan terkait kasus korupsi di Direktorat Jenderal Kereta Api (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Hasto sebenarnya dijadwalkan hadir di KPK pada Jumat (16/8/2024), namun ia memilih untuk datang lebih awal karena memiliki agenda lain yang sudah terjadwal esok hari.

"Saya besok menerima panggilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Tetapi karena besok ada diskusi yang sangat penting, yang sudah direncanakan 2 minggu yang lalu, maka saya mengusulkan kepada KPK untuk datang pada hari ini," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis.

Baca juga: KPK Buka Kemungkinan Periksa Hasto Lagi untuk Perkara Harun Masiku dan DJKA

"Dan kemudian sebagai warga negara yang punya tanggung jawab untuk ikut menegakkan hukum, maka ketika diundang sebagai saksi, saya akan hadir," sambungnya.

Hasto menjelaskan, dirinya akan memberikan keterangan kepada KPK terkait tindak lanjut operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan di Jawa Tengah.

Ia juga mengomentari pemeriksaan KPK terhadap Wakil Sekretaris Jenderal PDI-P Yoseph Adhi Dharma beberapa pekan lalu.

"Nah berdasarkan informasi yang diberikan oleh Bapak Adhi Darma yang saat itu menjadi Kepala Sekretariat Tim Pemenangan Presiden Tim Kampanye Jokowi-Kiai Haji Maruf Amin, saat itu kami memang membuat suatu rumah aspirasi," ujar Hasto.

"Nah dan salah satu yang bergotong royong untuk rumah aspirasi itu di belakang hari ternyata menjadi tersangka," sambungnya.

Namun, politikus asal Yogyakarta ini tidak menjelaskan lebih lanjut. Ia berjanji akan memberikan keterangan lengkap saat berada di KPK nanti.

Hasto juga menyatakan bahwa ia tidak membawa dokumen apa pun saat mendatangi KPK.

"Ya saya enggak menyiapkan dokumen apa-apa. Dokumen keyakinan terhadap kebenaran dalam hukum. Itu yang saya bawa," jelasnya.

Baca juga: KPK Sebut Pemeriksaan Hasto Hanya Seputar Proyek di DJKA

Saat berangkat dari Kantor DPP PDI-P menuju KPK, Hasto didampingi oleh tim hukumnya, Ronny Talapessy dan Johannes L. Tobing.

Diberitakan sebelumnya, pada Jumat (19/7/2024), Komisi Antirasuah juga memanggil Hasto Kristiyanto terkait kasus dugaan korupsi di DJKA. Melalui kuasa hukumnya Ronny Talapessy, Hasto meminta penundaan lantaran baru tahu dirinya dipanggil KPK.

Sebagai informasi, KPK tengah mengusut kasus dugaan korupsi pembangunan dan perawatan jalur kereta api di DJKA, Kementerian Perhubungan.

Kasus itu terus berkembang karena korupsi diduga terjadi di banyak titik pembangunan jalur kereta, baik di Jawa Bagian Tengah, Bagian Barat, Bagian Timur; Sumatera; dan Sulawesi.

Baca juga: PDI-P Masih Pelajari Materi Pemanggilan Hasto sebagai Saksi Kasus Korupsi DJKA

Kasus di DJKA diawali dengan perkara PT Istana Putra Agung (IPA) Dion Renato Sugiarto yang menyuap Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Semarang, Bernard Hasibuan dan Kepala BTP Kelas 1 Semarang, Putu Sumarjaya.

Perkara itu kemudian terus berkembang hingga proyek-proyek pembangunan di Jawa Barat, Sumatera, dan Sulawesi.

Suap yang diberikan bervariasi yang mengacu pada persentase dari nilai proyek yang mencapai puluhan hingga ratusan miliar.