JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto menyatakan, pihaknya telah berupaya menghubungi Dewan Pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk meminta pengembalian buku PDI-P yang disita saat pemeriksaan beberapa waktu lalu.

Menurut Hasto, buku tersebut berisi arahan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri terkait data-data Pilkada 2024.

"Ya kita sudah mencoba suatu proses ke Dewan Pengawas karena itu dokumen menyangkut hal-hal yang sangat penting terkait dengan informasi partai," kata Hasto ditemui di Kantor DPP PDI-P, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (15/8/2024).

Baca juga: Saat Megawati Prihatin Kondisi Partai Sebelah dan Ungkap Ada yang Ingin Ambil Alih PDI-P...

Hasto menduga bahwa penyitaan buku PDI-P tersebut dapat memunculkan persepsi publik bahwa intervensi hukum oleh penguasa dalam Pilkada ada benarnya.

Ia juga mencurigai adanya upaya strategis untuk mengatur agar calon kepala daerah yang muncul adalah mereka yang diinginkan oleh penguasa.

"Maka buku itu menyimpan berbagai informasi rahasia terkait dengan pilkada dan juga arahan-arahan dari Ibu Megawati Soekarnoputri," ujar Hasto.

"Dan itu buku milik partai. Sehingga ada koneksitas juga dengan apa yang disampaikan Ibu Mega," lanjut dia.

Lebih lanjut, Hasto menyebut, penyitaan buku tersebut bisa saja dikaitkan dengan upaya pengambilalihan PDI-P yang baru-baru ini diungkapkan oleh Megawati.

Baca juga: Tanggapi Megawati soal Ambil Alih PDI-P, Projo: Mau Nuduh Pak Jokowi?

"Karena upaya-upaya untuk mengambil alih PDI Perjuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, apa yang menjadi rumors itu ternyata kan kemudian hari terbukti," pungkasnya.

Untuk diketahui, buku partai itu disita penyidik setelah menggeledah staf Hasto, Kusnadi pada Senin (10/6/2024).

Kuasa hukum Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto, Ronny Talapessy menyebut, buku yang disita penyidik KPK dari kliennya berisi catatan strategi pemenangan Pilkada PDI-P se-Indonesia.

Saat itu, Hasto tengah menjalani pemeriksaan sebagai saksi dugaan suap eks kader PDI-P Harun Masiku yang saat ini masih buron.

“Buku tersebut terkait pemenangan Pilkada PDI Perjuangan se-Indonesia. Itu kebijakan partai terkait dengan strategi pemenangan Pilkada se-Indonesia,” kata Ronny saat ditemui awak media di Gedung KPK lama, Jakarta, Selasa (11/6/2024).