Sentimen
Negatif (100%)
14 Agu 2024 : 04.45
Informasi Tambahan

Event: Pilkada Serentak

Partai Terkait

Airlangga Mundur Sebagai Ketum Golkar hingga Kendala Pembebasan Pilot Susi Air

14 Agu 2024 : 04.45 Views 11

Medcom.id Medcom.id Jenis Media: News

Airlangga Mundur Sebagai Ketum Golkar hingga Kendala Pembebasan Pilot Susi Air

Jakarta: Sejumlah pemberitaan di kanal Nasional Medcom.id, pada 11 Agustus 2024, menarik perhatian pembaca. Beberapa di antaranya menjadi populer.  Pertama,  Airlangga Hartarto menyatakan mundur sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Keputusan tersebut resmi sejak Sabtu, 10 Agustus 2024.   "Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," kata Airlangga dikutip dari video, Minggu, 11 Agustus 2024.   Keputusan itu diambil melalui sejumlah pertimbangan. Salah satunya, menjaga keutuhan Partai Golkar. Kedua,  Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menyebut Pilkada Jakarta 2024 seharusnya tidak boleh sampai ada kotak kosong. Jakarta tak kekurangan sosok pemimpin. "Kotak kosong itu hanya bisa terjadi jika elektabilitas sosoknya tinggi sehingga lawannya tak ada yang berani, bukan berarti ada siasat kotak kosong agar sosok yang diinginkan penguasa atau rezim lancar melewati Pilkada," ucap Hendri Satrio kepada wartawan, Minggu, 11 Agustus 2024.  Ia menyebut Pilkada Jakarta juga bukan semata persoalan keikutsertaan petahana Anies Baswedan. Banyak nama selain Anies yang bisa dipertimbangkan parpol untuk diusung di Pilkada Jakarta, agar tak terjadi fenomena kotak kosong. Ketiga, Pengamat militer Khairul Fahmi menilai ada beberapa kendala pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillip Mark Mehrthens. Salah satunya, kondisi geografiis.   Menurut Khairul, pengumpulan data dan informasi intelijen yang akurat tentang lokasi dan kondisi sandera sangat sulit. Apalagi KKB pelaku penyanderaan sering berpindah-pindah tempat.   "Dalam keterbatasan informasi intelijen, tergesa-gesa menggelar operasi untuk membebaskan sandera bisa sangat berisiko, baik bagi sandera itu sendiri maupun bagi personel yang terlibat. Prioritas pemerintah tentunya adalah bagaimana menghindari eskalasi kekerasan yang bisa membahayakan nyawa sandera," kata Khairul Fahmi kepada Medcom.id, Minggu, 11 Agustus 2024.

Jakarta: Sejumlah pemberitaan di kanal Nasional Medcom.id, pada 11 Agustus 2024, menarik perhatian pembaca. Beberapa di antaranya menjadi populer. 
 
Pertama,  Airlangga Hartarto menyatakan mundur sebagai Ketua Umum (Ketum) Partai Golkar. Keputusan tersebut resmi sejak Sabtu, 10 Agustus 2024.
 
"Dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim serta atas petunjuk Tuhan yang Maha Besar, maka dengan ini saya menyatakan pengunduran sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar," kata Airlangga dikutip dari video, Minggu, 11 Agustus 2024.
 
Keputusan itu diambil melalui sejumlah pertimbangan. Salah satunya, menjaga keutuhan Partai Golkar.
Kedua,  Analis Komunikasi Politik Hendri Satrio menyebut Pilkada Jakarta 2024 seharusnya tidak boleh sampai ada kotak kosong. Jakarta tak kekurangan sosok pemimpin.
 
"Kotak kosong itu hanya bisa terjadi jika elektabilitas sosoknya tinggi sehingga lawannya tak ada yang berani, bukan berarti ada siasat kotak kosong agar sosok yang diinginkan penguasa atau rezim lancar melewati Pilkada," ucap Hendri Satrio kepada wartawan, Minggu, 11 Agustus 2024. 
Ia menyebut Pilkada Jakarta juga bukan semata persoalan keikutsertaan petahana Anies Baswedan. Banyak nama selain Anies yang bisa dipertimbangkan parpol untuk diusung di Pilkada Jakarta, agar tak terjadi fenomena kotak kosong.
 
Ketiga, Pengamat militer Khairul Fahmi menilai ada beberapa kendala pembebasan pilot Susi Air Kapten Phillip Mark Mehrthens. Salah satunya, kondisi geografiis.
 
Menurut Khairul, pengumpulan data dan informasi intelijen yang akurat tentang lokasi dan kondisi sandera sangat sulit. Apalagi KKB pelaku penyanderaan sering berpindah-pindah tempat.
 
"Dalam keterbatasan informasi intelijen, tergesa-gesa menggelar operasi untuk membebaskan sandera bisa sangat berisiko, baik bagi sandera itu sendiri maupun bagi personel yang terlibat. Prioritas pemerintah tentunya adalah bagaimana menghindari eskalasi kekerasan yang bisa membahayakan nyawa sandera," kata Khairul Fahmi kepada Medcom.id, Minggu, 11 Agustus 2024.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(LDS)

Sentimen: negatif (100%)