Ketua Dewan Penasihat DPP Partai Golkar, Luhut Binsar Pandjaitan, secara terbuka mempertanyakan alasan di balik munculnya desakan untuk menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub) di tubuh Partai Golkar. Luhut mengaku terkejut dengan adanya isu Munaslub yang beredar di internal partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Saya agak kaget mendengar goncangan mengenai partai kita ini. Partai Golkar sebagai aset demokrasi Republik Indonesia, yang mau didorong agar ada Munaslub sebelum Munas Desember 2024 ini. Saya ingin menyampaikan kepada semua teman-teman yang menonton video ini, jangan pernah Golkar itu diatur-atur oleh orang luar. Biarlah Golkar itu menentukan jalannya sendiri," tegas Luhut.

Luhut juga mempertanyakan apa yang salah dengan kepemimpinan Ketua Umum Golkar, Airlangga Hartarto. Menurutnya, selama berada dalam Kabinet Indonesia Maju bersama Airlangga, ia melihat Airlangga menjalankan tugas dengan baik.

"Apa yang salah dengan Ketua Umum Golkar, saudara Airlangga? Saya di kabinet sama-sama dengan dia dan dia melaksanakan tugas dengan baik. Di bawah kepemimpinan dia, Golkar juga mencapai prestasi yang cukup baik," ungkap Luhut.

Di sisi lain, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto, mengaku terkejut dengan berita pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketua Umum Partai Golkar. Hasto menilai Airlangga sebagai sosok komunikator yang baik dalam membangun kerjasama politik antarpartai.

Baca Juga: Dukung Peningkatan Produktivitas Sawit Rakyat, Airlangga Dorong Penyelesaian Penggunaan Tanah dan Kawasan Hutan

"Airlangga adalah sosok yang mampu membangun komunikasi politik yang baik. PDIP banyak bekerja sama dengan Partai Golkar, terutama dalam persiapan Pilkada 2024," kata Hasto.

Hasto juga menambahkan bahwa gejolak internal yang dialami Partai Golkar dapat mempengaruhi konfigurasi peta politik, terutama dalam Pilkada serentak di tingkat provinsi. "Gejolak ini sangat mengejutkan karena muncul menjelang Pilkada serentak. Ini merupakan kejadian politik yang luar biasa dan menyentuh aspek kedaulatan partai," jelas Hasto.

Meskipun demikian, Hasto menyebut bahwa di tingkat kabupaten dan kota, konfigurasi politik masih relatif stabil dan mewakili peta politik daerah masing-masing. Namun, terkait dengan Pilgub, ada berbagai skenario yang muncul karena adanya kepentingan kekuasaan yang turut berperan.

Pernyataan dari kedua tokoh ini mencerminkan dinamika politik yang tengah terjadi di tubuh Partai Golkar dan bagaimana hal tersebut dapat berdampak pada peta politik nasional, khususnya menjelang Pilkada serentak 2024.

Mau Berita Terbaru Lainnya dari Warta Ekonomi? Yuk Follow Kami di Google News dengan Klik Simbol Bintang.