Harianjogja.com, JOGJA-- Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Yogyakarta, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI telah menyalurkan dana APBN sebesar Rp11,9 triliun dari total pagu anggaran Rp22,5 trilun atau sekitar 53,07 persen ke 274 Satuan Kerja (Satker) di wilayah Daerah istimewa Yogyakarta (DIY).

Realisasi anggaran tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat seperti untuk belanja pegawai, barang, modal, dan belanja bantuan sosial (bansos) sebesar Rp6,5 triliun dan transfer daerah Rp5,3 triliun yang terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus fisik, dana alokasi khusus non fisik, dana keistimewaan (Danais), dana desa, dan dana insentif fiskal.

“Realisasi anggaran ini sudah cukup bagus ya terutama belanja pegawai, belanja barang, dan belanja bansos. Hanya belanja modal ya yang belum capai target, tapin kalau dari sisi kinerja masih on the track,” kata Kepala KPPN Yogyakarta, Arvi Risnawati dalam keterangannya, Kamis (8/8/2024).

Dari kinerja penyerapan belanja modal untuk pembangunan fisik sampai 8 Agustus 2024 baru mencapai Rp893 miliar dari total pagu anggaran Rp4,8 triliun atau sekitar 18,42 persen capaiannya. Arvi mengatakan capaian belanja modal memang realtif rendah karena belanja modal tak seperti belanja barang dana pegawai.

Belanja modal, kata dia, banyak hambatan dan kendala baik pengadaan, petunjuk teknis, termasuk ada tambahan anggaran tambahan. Selain itu belanja modal biasanya harus menunggu pekerjaan fisik selesai baru dibayarkan. Hal tersebut juga diakuinya belanja modal biasanya menumpuk di akhir tahun.

“Mekanisme pencairan anggaran belanja infrastruktur oleh KPPN dilakukan setelah adanya prestasi kerja, belanja modal untuk infrastruktur cenderung menumpuk di akhir tahun kemungkinan karena pembangunan infrastruktur biasanya selesai pada akhir tahun. Untuk solusinya saat ini telah ditetapkan secara nasional target realisasi belanja modal di awal tahun minimal 40%” ujar Ibu Arvi.

Untuk mempercepat penyerapan anggaran pihaknya telah mengundang semua Satker dalam kegiatan kegiatan Stakeholder Day Triwulan III dengan mengusung tema “Layanan Lebih Baik untuk Peningkatan Sinergi dan Prestasi”. Acara ini diselenggarakan di Aula Prambanan Gedung Keuangan Negara Yogyakarta yang dihadiri oleh 274 satuan kerja di wilayah kerja KPPN Yogyakarta.

Tujuan dari diadakannya kegiatan ini adalah dalam rangka mengevaluasi pelaksanaan belanja negara khususnya penyerapan anggaran. Dalam kegiatan tersebut KPPN Yogyakarta memberikan penghargaan kepada Satker dengan kinerja baik.

Pejabat Fungsional KPPN Yogyakarta, Sri Haryati membahas terkait evaluasi Indeks Kinerja Pengguna Anggaran (IKPA) Semester I Tahun 2024. Dalam paparannya, Sri menyampaikan bahwa masih ada beberapa satuan kerja yang mengalami kendala saat melaporkan data capaian output dan banyaknya deviasi halaman III DIPA.

BACA JUGA: Kanwil DJP DIY Sasar Pajak Kalangan UMKM di Jogja

Selain pembahasan IKPA, dalam acara tersebut juga ditekankan kepada pengguna anggaran untuk tidak mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) di akhir waktu. Kemudian juga soal pelaporan LPJ Bendahara dan Rekon, serta implementasi Cashless Belanja APBN Melalui Uang Persediaan menggunakan Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Cash Management System (CMS).

Kegiatan Stakeholder Day ini diakhiri dengan KPPN Yogyakarta Award dengan memberikan penghargaan kepada 6 satuan kerja yang berhasil memenuhi kriteria nilai IKPA sempurna 100 pada periode semester I tahun 2024 yang dipadukan dengan enam komponen pelaksanaan anggaran.

Konsultasi Publik

Dalam kesempatan yang sama juga digelar Forum Konsultasi Publik Tahun 2024 dengan tema “Peningkatan Kualitas Layanan Publik Dalam Rangka Mendukung Percepatan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan”. Forum konsultasi publik ini selain dihadiri 274 satker juga mengundang akademisi, lembaga swadaya masyarakat, media massa, pemerintah daerah, dan pelaku UMKM.

Kepala Subbag Umum, Bapak Abdul Rosyid mengatakan forum ini bertujuan untuk menggali informasi dan masukan dari para narasumber dan peserta dalam rangka perbaikan pelaksanaan pelayanan publik yang diselenggarakan oleh KPPN Yogyakrta, dan juga bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang pentingnya menjunjung nilai integritas dalam menjalankan peran sebagai instansi pelayanan publik.

“KPPN Yogyakarta berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui berbagai upaya pencegahan korupsi,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News