JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Konstitusi (MK) siap mengebut persidangan sengketa ulang Pileg 2024 guna mengejar jadwal pendaftaran calon kepala daerah yang dibuka serentak oleh KPU pada 27-29 Agustus.

Sengketa ulang Pileg harus segera diputus demi memberi kepastian jumlah kursi DPRD yang diperoleh tiap partai, karena itu akan jadi syarat untuk mengusung pasangan calon kepala daerah.

"Itu juga akan dipertimbangkan oleh MK supaya bagaimana secepatnya putusan-putusan yang perkara-perkara yang maju lagi ini bisa disikapi MK juga sebelum tahapan-tahapan itu berkaitan," kata Ketua MK Suhartoyo kepada Kompas.com di kawasan Monas, Jakarta Pusat, Jumat (9/8/2024) pagi.

Baca juga: Sebulan Jelang Pendaftaran Pilkada, 6 Hasil Pileg DPRD 2024 Digugat Lagi ke MK

Namun demikian, ia memastikan proses persidangan tetap dilakukan dengan baik dan setiap gugatan sengketa akan dicermati majelis hakim.

Seandainya ada gugatan yang memang memiliki masalah krusial sehingga harus ditindaklanjuti dengan pemungutan/penghitungan/rekapitulasi suara ulang, MK tak segan untuk melakukannya.

Jika itu terjadi, maka daerah-daerah yang sengketa pilegnya ditolak Mahkamah dianjurkan untuk segera disahkan KPU demi kepastian hukum jelang pendaftaran Pilkada 2024.

Sebagai informasi, juru bicara MK, Fajar Laksono, mengonfirmasi bahwa tidak ada perubahan hukum acara pada sidang sengketa ulang ini.

Itu artinya, sebagaimana sidang sengketa pileg sebelumnya, Mahkamah memiliki waktu paling lambat 30 hari untuk memeriksa dan memutus masing-masing gugatan.

Baca juga: MK Siap Percepat Sidang Sengketa Ulang Pileg, Kejar Pelantikan Caleg

Sehingga, tanpa putusan sela, sengketa-sengketa ulang Pileg 2024 diperkirakan baru diputus MK paling lambat 19 September 2024.

Persidangan akan dimulai pada 9 Agustus 2024 nanti, dibagi ke dalam 3 panel hakim yang masing-masing diketuai oleh Ketua MK Suhartoyo, Wakil Ketua MK Saldi Isra, dan mantan Ketua MK Arief Hidayat.

Dikutip dari laman resmi MK, total terdapat 8 gugatan sengketa ulang dari partai politik maupun calon anggota legislatif (caleg).

Tujuh di antaranya menggugat sengketa Pileg DPRD, yakni Partai Golkar di Sumatera Selatan, Riau, dan Jawa Barat; PSI di Papua; PAN di Bengkulu; Nasdem di DKI Jakarta; serta caleg bernama Hendrs R. Abdul di Gorontalo.

Satu gugatan lainnya berkaitan dengan Pileg DPR RI daerah pemilihan (dapil) Banten II, dengan Partai Demokrat selaku pemohon.

Mereka merasa tak puas dengan penyelenggaraan atau hasil pemungutan/penghitungan/rekapitulasi suara ulang yang digelar KPU.

Baca juga: PPP Tolak Seluruh Hasil Rekapitulasi Ulang Pileg 2024 yang Ditetapkan KPU

Sebelumnya, pemungutan/penghitungan/rekapitulasi suara ulang itu digelar atas dasar putusan pertama sengketa pileg dari MK pada 6-10 Juni lalu.