JAKARTA, KOMPAS.com - Kasus pemerasan yang diduga dilakukan oleh Eks Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri hingga kini masih mandek di Polda Metro Jaya.

Pihak kejaksaan hingga kini belum menerima berkas perkara Firli yang sebelumnya dikembalikan ke penyidik kepolisian untuk dilengkapi.

“Tanyakan penyidik kenapa belum dikirim,” ujar Kepala Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Rudi Margono saat ditemui, Jumat (9/8/2024).

Baca juga: Polda Metro Jaya Kantongi Alat Bukti dalam Perkara Firli Bahuri di Luar Pemerasan SYL

Menurut Rudi, kejaksaan sudah memberikan sejumlah instruksi kepada penyidik mengenai kekurangan yang harus dilengkapi dalam berkas perkara.

Salah satunya mengenai penguatan alat-alat bukti yang terkait dengan unsur pelanggaran Firli Bahuri.

“Ya alat bukti terkait, dengan penguatan alat bukti masing-masing unsur misalkan. Tapi perkembangannya silakan tanyakan penyidik,” kata Rudi.

“Karena ini masih ranah penyidikan alangkah baiknya disampaikan ke penyidik. Sekarang kewenangan ada di penyidik,” sambungnya.

Baca juga: Cerita Penetapan Tersangka SYL, Mahfud Ungkap Mandek Lama di Meja Firli Bahuri

Adapun saat ini terdapat dua perkara berbeda terkait Firli Bahuri yang sedang ditangani Polda Metro Jaya.

Pertama adalah dugaan pemerasan terhadap Eks Mentan Syahrul Yasin Limpo.

Selain itu, Polda Metro Jaya juga mengusut dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) oleh Firli Bahuri, yang masih berkaitan dengan perkara pemerasan.

Atas dasar itu, kata Rudi, pelimpahan berkas dua perkara berbeda terkait Firli Bahuri sewajarnya dilaksanakan sekaligus.

“Substansi perkaranya untuk rasa keadilan harusnya bersama-sama. Ibaratnya tidak ada perkara yang dicicil, sepanjang alat buktinya mendukung. Sehingga tidak melanggar HAM,” pungkasnya.

Baca juga: Pansel Capim KPK Diminta Jeli, Jangan Sampai Kasus Firli Terulang

Sebagai informasi, Polda Metro Jaya menetapkan Firli sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan terhadap Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo (SYL) pada 22 November 2023.

Firli Bahuri diduga melanggar Pasal 12 e dan atau Pasal 12 B dan atau Pasal 11 UU Tipikor juncto Pasal 65 KUHP dengan ancaman maksimal hukuman penjara seumur hidup.

Namun, sejak penetapan tersangka sampai dengan saat ini, Polda Metro Jaya tidak kunjung menahan Firli Bahuri tanpa alasan yang jelas.