JAKARTA, iNews.id - Sebanyak 493 kepala daerah mendapatkan penghargaan Universal Health Coverage (UHC) dari BPJS Kesehatan dalam acara UHC Awards 2024 di TMII, Kamis (8/7/2023). Secara simbolis, penghargaan diberikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Ghufron Mukti, menjelaskan, kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi bagi pemerintah daerah tingkat provinsi dan kabupaten/kota yang telah mencapai cakupan UHC dan berkomitmen mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN). 

Baca Juga

Wapres Puji BPJS Kesehatan, 98 Persen Penduduk Indonesia Terdaftar JKN-KIS

"Terdapat 33 provinsi dan 460 kabupaten/kota. 96 kota, 364 kabupaten yang telah berhasil mewujudkan UHC di wilayahnya, dengan cakupan kepesertaan JKN lebih dari 95 persen dari total penduduk," ujar Ghufron, Kamis (8/8/2024).

Dia menjelaskan, kepesertaan JKN terus meningkat dari tahun ke tahun. Sampai 1 Agustus 2024, tercatat cakupan perlindungan kepesertaan program JKN telah mencapai 276.520.647 jiwa atau lebih dari 98 persen dari total penduduk pada semester I tahun 2024 sejumlah 281.603.800 jiwa.

Baca Juga

Wapres Ma'ruf Amin Berikan Penghargaan UHC Awards kepada 493 Kepala Daerah

Capaian ini menjadikan program JKN sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia dengan skema tunggal terintegrasi.

Ghufron menegaskan, capaian UHC ini tidak hanya berbicara tentang jumlah peserta yang besar, tetapi juga tentang bagaimana program JKN memastikan akses yang adil dan merata untuk warga Indonesia. 

"Untuk menjangkau daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), BPJS Kesehatan juga juga memberikan pelayanan bagi masyarakat di Daerah Belum Tersedia Fasilitas Kesehatan Memenuhi Syarat (DBTFMS). Upaya yang telah dilakukan adalah dengan menjalin kerja sama dengan rumah sakit terapung, yang telah melayani masyarakat di berbagai daerah terpencil," katanya.

Sejak diluncurkan, program JKN terus menunjukkan peningkatan baik dari segi jumlah peserta maupun pengelolaan dana. Pada tahun 2014, BPJS Kesehatan menerima iuran sebesar Rp40,7 triliun, dan angka ini melonjak drastis menjadi Rp151,7 triliun pada tahun 2023.

"Yang menarik adalah kolektibilitas iuran JKN pada tahun 2023 mencapai 98,62 persen. Hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat Indonesia sudah semakin tinggi akan pentingnya membayar iuran JKN secara rutin untuk menjaga keberlanjutan program JKN," kata dia.

Editor : Reza Fajri