Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jazilul Fawaid mengaku, pihaknya mendapat ajakan untuk bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus untuk Pilkada Jakarta 2024.

Namun, kata Jazilul, PKB belum memutuskan apakah akan bergabung atau menolak tawaran tersebut. Sebab, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta yang diusung KIM Plus belum final.

"Kalau ajakan iya ada, tapi siapa pasangan calonnya. Ini kan masih belum final," kata Jazilul kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Kamis (8/8/2024).

Jazilul mengaku, PKB terus menjalin komunikasi dengan sejumlah partai politik menjelang Pilkada Jakarta 2024. Saat disinggung mengenai siapa sosok bakal calon gubernur yang akan diusung PKB pada Pilkada Jakarta 2024, Jazilul menyebut, hingga kini partainya masih mempertimbangkan usulan dari DPW PKB DKI Jakarta yang mendorong Anies Baswedan.

"Sampai sekarang belum bisa dicari kesimpulan yang final, tapi mendekati apa yang menjadi keputusan usulan dari DPW PKB DKI Jakarta," ungkap Jazilul.

Di sisi lain, Jazilul menyebut bahwa KIM Plus masih sebatas wacana dan bukan siasat politik untuk menjegal Anies Baswedan maju Pilkada Jakarta 2024.

"KIM plus belum ada, baru wacana. Apalagi menjegal, jadi masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan" ucap Wakil Ketua MPR RI ini.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan, anggota partai dari Koalisi Indonesia Maju (KIM) akan bertambah menjadi KIM Plus. Namun, yang bersangkutan tak mengungkapkannya.

Justru, komposisi KIM Plus baru diketahui dari pernyataan Ketua Dewan Pembina Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Golkar Idrus Marham.

"Ya jadi ada ketika itu adalah sekali lagi ada NasDem, ada PKB dan khusus untuk pilkada akhir-akhir ini juga berkembang ada dari PKS," kata dia, kepada wartawan, di Jakarta, Kamis 1 Agustus 2024.

Idrus Marham mengungkap, nama KIM Plus digunakan karena NasDem, PKB, dan PKS belum resmi bergabung dalam koalisi pendukung Prabowo-Gibran. Sehingga masih ditambah embel-embel 'plus'.

"Nah ini kan sudah modal. Lalu ditambah lagi misalkan ya kemungkinan NasDem, kemudian ada PKB, kemudian ada kemungkinan PKS. Nah ini kan sebenarnya masih menggunakan ya KIM plus karena memang belum resmi," ujarnya.

"Kalau sudah resmi bergabung dengan Koalisi tentu bukan lagi Koalisi plus tetapi ini sudah satu kesatuan," sambung dia.