Abadikini.com, RIAU – Pemerintah daerah diminta untuk meningkatkan fasilitas penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, penting bagi Pemda untuk meningkatkan pendidikan politik kepada masyarakat agar demokrasi di tingkat daerah, khususnya di Provinsi Riau, semakin mapan.

Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri Kemenko Polhukam, Mayjen TNI Heri Wiranto, menekankan pentingnya dukungan pengamanan dari pihak Polda dan Korem untuk memastikan stabilitas keamanan dan ketertiban masyarakat. Aparat keamanan diharapkan terus melakukan pemetaan daerah rawan dan melaksanakan simulasi pengamanan untuk mengantisipasi potensi gangguan selama Tahapan Pilkada 2024.

“Pemda bersama Forkopimda perlu memetakan daerah rawan dan menentukan langkah strategis untuk pendistribusian logistik guna meminimalisir kerawanan. Mengingat Pilkada dilakukan secara serentak, pengamanannya harus direncanakan secara matang dan disimulasikan,” ujar Heri dalam kunjungan kerja ke Provinsi Riau, Rabu (7/8/2024).

Kemenko Polhukam, melalui Desk Pemilu dan Pilkada Serentak, terus mengawal tahapan Pilkada Serentak 2024 agar terlaksana sesuai jadwal dan berjalan dengan aman serta kondusif. Heri juga menggarisbawahi bahwa Kemenko Polhukam perlu mengetahui dinamika dan kendala di lapangan agar dapat diselesaikan sesuai prosedur.

“Dalam perspektif demokrasi, skor Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Provinsi Riau telah menunjukkan kinerja yang cukup baik dengan kategori Sedang. Skor IDI Riau mencapai 74,55 pada tahun 2023, mengalami kenaikan sebesar 1,92 poin dibanding tahun sebelumnya. Ini menunjukkan stabilitas politik dan sosial yang cukup baik menjelang Pemilu Serentak 2024,” tambah Heri.

Selain membahas Pilkada dan indeks demokrasi, Heri juga menyoroti implementasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Riau yang baru mencapai 17%. Angka ini menunjukkan perlunya upaya peningkatan lebih lanjut dalam penerapan IKD ke depannya.