Ketua Bawaslu RI Rahmat Bagja mengatakan pihaknya menemukan sejumlah permasalahan dalam pengawasan pencocokan dan penelitian (coklit) pemilih Pilkada 2024. Salah satunya, kata Bagja, ada keterlambatan pembentukan Pantarlih oleh KPU.

"Hasil pengawasan pembentukan Pantarlih Pilkada 2024 yakni adanya keterlambatan pembentukan Pantarlih yang seharusnya sudah terbentuk sebelum coklit dilakukan yakni 24 Juli 2024," kata Bagja dalam keterangannya, Senin (5/8/2024).

Hal itu disampaikan Bagja dalam Rapat Koordinasi Analisis Data Ganda dan invalid menuju Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pilkada Tahun 2024 di Yogyakarta, Minggu (4/8). Diketahui, KPU telah selesai melaksanakan Coklit pada Rabu (24/7).

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Bagja mengatakan keterlambatan pembentukan Pantarlih salah satunya terjadi di Mamuju Tengah, Kecamatan Topoyo. Bagja mengatakan tidak terdapat pendaftar sebagai Pantarlih di sejumlah TPS di wilayah itu.

"Jadi, temuan kami seperti ini bisa disampaikan kepada Bawaslu setempat. Sebagai tindak lanjutnya, panitia pengawas pemilu kelurahan/desa (PKD) melakukan koordinasi dengan PPS untuk melakukan proses distribusi di TPS terdekat dengan mekanisme penunjukan langsung. Juga, perlu dibicarakan antara PKD dan PPS," ujarnya.

Selain itu, kata Bagja, terdapat 429 pantarlih tidak melakukan Coklit secara langsung. Bagja menyebut ada pula Pantarlih yang tidak menunjukkan SK atau surat tugas.

"Terdapat Pantarlih yang tidak dapat menunjukkan SK saat Coklit sebanyak 156 Pantarlih," jelasnya.

Bagja mengatakan pihaknya melakukan pengawasan terhadap kejadian khusus, salah satunya coklit di daerah bencana alam. Bagja mengatakan coklit di di Kabupaten Buru, Maluku, dihentikan sementara karena banjir.

"Bawaslu melakukan koordinasi untuk melanjutkan Coklit ketika kondisi banjir sudah surut," ujarnya.

Dia juga menjelaskan soal coklit terhadap warga terdampak erupsi Gunung Ruang di Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro (Sitaro). Erupsi itu menyebabkan ribuan warga mengungsi. Bawaslu dan KPU telah memastikan sekitar 702 jiwa dari Pulau Ruang tetap dapat menggunakan hak pilihnya dalam Pemilihan Serentak 2024.

"Bawaslu Sulawesi Utara dan Bawaslu Kabupaten sekitar Gunung Ruang juga melakukan hal-hal sebagai berikut yakni membangun posko aduan kawal hak pilih, juga merekrut PKD Kampung Pumpente dan Kampung Laingpatehe dari pengungsi, dan pengawasan melekat saat Coklit," tuturnya.