FAJAR.CO.ID, JAKARTA -- Pegiat media sosial (Medsos) Nicho Silalahi mengkritik kegiatan Presiden Jokowi yang baru-baru ini mengajak sejumlah artis ternama konvoi Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan sepeda motor.

Hal tersebut sontak menuai beragam reaksi dari publik, termasuk dari Nicho yang mengatakan bahwa Jokowi memberikan contoh yang kurang baik.

"Gimana Genk Motor gak tumbuh subur," ujar Nicho dalam keterangannya di aplikasi X @Nicho_Silalahi, dikutip Minggu (4/8/2024).

Bukan hanya itu, Nicho juga mempertanyakan penggunaan anggaran negara untuk kegiatan tersebut.

"Orang ini malah ngabisin anggaran negara hanya untuk gaya-gayaan Genk Motornya, ia gak sih?," tandasnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi kembali menikmati akhir pekannya dengan berkendara sepeda motor. Bersama sejumlah selebritas dan influencer, Jokowi mengadakan konvoi untuk menjajal jalan tol di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pada kesempatan itu, Jokowi mengendarai sepeda motor kustom berkelir hijau. Motor yang dipilihnya adalah Kawasaki W175 dengan tampilan Neo Retro Bobber.

Motor ini telah beberapa kali digunakan oleh Jokowi di berbagai kesempatan.

Misalnya, ketika meninjau Sirkuit Mandalika pada tahun 2022, ia juga mengendarai motor yang sama meskipun dengan beberapa penyesuaian tampilan.

Kawasaki W175 yang digunakan Jokowi di IKN berbeda dengan versi sebelumnya dalam beberapa hal, seperti spatbor, jok, knalpot, dan warna.

Half fairing yang sebelumnya ada juga telah dicopot untuk menyesuaikan konsep terbaru motor tersebut.

Namun, menariknya, motor Kawasaki W175 yang digunakan oleh Jokowi ini tidak tercatat dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terbaru yang disampaikan pada 23 Maret 2024 untuk laporan periodik tahun 2023.

Dalam laporan tersebut, Jokowi tercatat memiliki delapan unit kendaraan yang terdiri dari tujuh mobil dan satu sepeda motor. Namun, sepeda motor yang tercatat bukanlah Kawasaki W175 yang digunakan di IKN.

Hal ini menimbulkan spekulasi bahwa Kawasaki W175 tersebut mungkin merupakan motor pinjaman, sehingga tidak perlu dimasukkan dalam LHKPN.

Meski demikian, tidak tercantumnya motor ini dalam laporan harta kekayaan menimbulkan pertanyaan di kalangan publik mengenai transparansi dan akuntabilitas pelaporan harta kekayaan pejabat negara. (Muhsin/Fajar)