Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan mengecek sebanyak 90 persen penyandang disabilitas di Cakung, Jakarta Timur (Jaktim), tidak pernah mendapat bantuan sosial (bansos). Ia akan terjun langsung ke lokasi. "Saya akan cek by name by address, perlu diketahui DKI sangat gampang mengecek warga yang memang diperlukan untuk diperhatikan," ujar Heru kepada wartawan, dikutip pada Sabtu, 3 Agustus 2024. Heru menjelaskan pihaknya telah melakukan sinkronisasi data dari berbagai sumber. Mulai dari data kependudukan, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), perpajakan, hingga data kepemilikan aset. "Didata dulu, kami cleansing mana yang benar, kami verifikasi. Sangat gampang kalau diberikan by name by address. Seminggu selesai," urai Heru. Heru mengungkapkan, sinkronisasi data ini dilakukan untuk mencari tahu apakah kelompok disabilitas di Jakarta Timur memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial. Pihaknya berjanji akan segera merampungkan persoalan "Kami cek, jika tidak atau belum mendapatkan, pasti kami berikan kepada mereka," lanjutnya. Sebelumnya, Koalisi Nasional Pokja Disabilitas mengungkap sebanyak 4.723 orang atau 90 persen penyandang disabilitas di Kecamatan Cakung, Jaktim tak pernah menerima bansos. Sehingga, saat ini, baru sekitar 550 orang atau 10 persen dari total 5.273 penyandang disabilitas di wilayah tersebut yang sudah tercatat menjadi penerima bansos.

Jakarta: Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono akan mengecek sebanyak 90 persen penyandang disabilitas di Cakung, Jakarta Timur (Jaktim), tidak pernah mendapat bantuan sosial (bansos). Ia akan terjun langsung ke lokasi.
 
"Saya akan cek by name by address, perlu diketahui DKI sangat gampang mengecek warga yang memang diperlukan untuk diperhatikan," ujar Heru kepada wartawan, dikutip pada Sabtu, 3 Agustus 2024.
 
Heru menjelaskan pihaknya telah melakukan sinkronisasi data dari berbagai sumber. Mulai dari data kependudukan, data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS), data pensasaran percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE), perpajakan, hingga data kepemilikan aset.
"Didata dulu, kami cleansing mana yang benar, kami verifikasi. Sangat gampang kalau diberikan by name by address. Seminggu selesai," urai Heru.
 
Heru mengungkapkan, sinkronisasi data ini dilakukan untuk mencari tahu apakah kelompok disabilitas di Jakarta Timur memenuhi kriteria sebagai penerima bantuan sosial. Pihaknya berjanji akan segera merampungkan persoalan
 
"Kami cek, jika tidak atau belum mendapatkan, pasti kami berikan kepada mereka," lanjutnya.
Sebelumnya, Koalisi Nasional Pokja Disabilitas mengungkap sebanyak 4.723 orang atau 90 persen penyandang disabilitas di Kecamatan Cakung, Jaktim tak pernah menerima bansos.
 
Sehingga, saat ini, baru sekitar 550 orang atau 10 persen dari total 5.273 penyandang disabilitas di wilayah tersebut yang sudah tercatat menjadi penerima bansos.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(LDS)