JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi II DPR RI Mardani Ali Sera menganggap, pemerintah tengah mempermainkan hak penggunaan lahan untuk memberikan keuntungan lebih besar pada investor asing ketimbang rakyatnya sendiri.

Hal itu menyusul kebijakan pemerintah yang memberikan hak atas tanah pada penerima golden visa.

“Hak Guna Usaha (HGU) di Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah diobral sampai 190 tahun. Itu tujuh turunan saja masih lebih lama. Sekarang pemerintah obral-obral lahan lagi untuk menarik investasi asing,” ujar Mardani dalam keterangannya pada Kompas.com, Jumat (2/8/2024).

Baca juga: Polemik HGU Percepatan Pembangunan IKN

Diketahui, Presiden Joko Widodo mengeklaim golden visa diberikan agar Indonesia tidak ditinggal oleh investor asing.

Menyusul pernyataan tersebut, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyebutkan bahwa pemilik golden visa juga memiliki hak atas tanah.

Hak tersebut seperti Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun, HGU, dan sebagainya yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2021.

Menurut Mardani, tak semestinya pemerintah mengobral hak atas tanah pada investor asing. Ia khawatir, kebijakan itu justru akan membebani masyarakat Indonesia sendiri.

Sebab, saat ini lahan milik negara semakin sedikit. Kemampuan masyarakat untuk membeli tanah pun terbatas, tapi investor asing diberikan akses untuk memiliki lahan.

“Pemerintah terus menerus melakukan sale besar-besaran untuk memikat investor. Lahan negara diobral-obral tapi abai dengan kebutuhan rakyatnya,” ucap dia.

Baca juga: Kritik Jokowi soal HGU Investor 190 Tahun, Politikus PKS: IKN For Sale

Terakhir, Mardani menganggap bahwa kebijakan pemerintah sama saja melakukan penjajahan pada warganya sendiri.

Ia mengatakan, pemerintah bakal merugikan masyarakat dengan terus-menerus memberikan kebijakan serampangan atas nama pertumbuhan ekonomi.

“Kalau kebijakan yang dikeluarkan pemerintah seperti itu, lama-lama kita akan dijajah atas nama pertumbuhan ekonomi,” imbuh dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.