JABAREKSPRES – Sejumlah masalah yang ada di Dinas Perhubungan ( Dishub ) Kota Bogor mendapat sorotan dari PJ Wali Kota Bogor Hery Antasari.

Menurutnya, ada sejumlah permasalahan yang ada di Dishub Kota Bogor yang harus segera dibenahi. Seperti permasalahan sarana prasarana dan aset.

Hery mengungkapkan, saat ini kantor yang didiami oleh Dishub merupakan aset milik Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat.

Dengan begitu, Dishub Kota Bogor tidak memiliki kewenangan untuk untuk melakukan peningkatan kualitas bangunan.

‘’Sebetulnya amasalah ini sudah diketahui bersama dan harus segera diselesaikan,’’ ujar Hery kepada wartawan, (03/08/2024).

Selain itu, masalah transportasi alternatif publik yang sudah digaungkan oleh Pemkot Bogor haarus segera dipikirkan.

Belum lama ini, Pemkot Bogor membuat program akan melakukan konversi angkot menjadi bus. Sehingga kemungkinan jumlah angkot akan berkurang.

Hal Ini membutuhkan rencana alternatif transportasi publik yang lebih baik bagi masyarakat yang dulunya suka menggunakan angkot.

‘’Kan kasihan nanti pakai apa, masa jalan kaki? Akhirnya nanti lama-lama pakai atau beli motor semua, malah tambah macet, masalah baru,” ungkap Hery.

Hery meminta kepada Dishub agar rencana alternatif transportasi publik harus terus dikaji dengan meningkatkan kualitas pelayanan transportasi publik.

‘’Yang terpennting adalah memetakan sejumlah langkah konkretnya, Paling tidak di 2025 sudah ada konsepnya,’’ ujar Herry.

Selain itu, keberadaan PNS harus turun lapangan. PNS jangan hanya mengandalkan PPPK dan PKWT untuk melaksanakan tugas lapangan.

‘’Ini tujuannya agar tahu masalah di lapangan, jadi ikut ke lapangan,” tegas Hery.

Sementara itu, mendapat instruksi dari PJ Wali Kota Bogor, Kepala Dishub Kota Bogor  Marse Hendra Saputra mengklaim bahwa arahann yang diberikan sedang berjalan.

Dishub saat ini sedang melakukan penataan lalu lintas, perparkiran dan membenahi titik rawan kemacetan dengan terlebih dahulu melakukan kajian penataan transportasi publik.

‘’Saat ini kan sedang berjalan pengurangan jumlah angkot, tapi juga harus dipikirkan penggantinya,” ucap dia.

Pihaknya juga akan terus melakukan koordinasi dengan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) maupun Dishub Provinsi.

Pj Wali Kota juga siap akan membantu dan mendorong sesuai dengan kewenangannya. Termasuk meneyelesaikan masalah kantor yang merupakan aset milik provinsi.