PIKIRAN RAKYAT - Ketua PBNU, Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) memastikan bahwa hak pengelolaan tambang akan dikerjakan sebaik-baiknya. Ia janji hak yang diberikan negara kepada ormas keagamaan ini bakal disikapi dengan serius dan sesuai aturan.

Pernyataan ini menyusul seruan Wakil Presiden (Wapres) RI, Ma'ruf Amin, yang mengingatkan para ormas pengelola tambang patuhi aturan sambil memastikan tak ada satupun unsur perusakan lingkungan.

"PBNU sejak awal memiliki prinsip: konsesi tambang harus diterima secara halal (karena legal menurut UU dan hukum yang berlaku)," kata Gus Ulil, Kamis, 1 Agustus 2024.

Tak hanya itu, Gus Ulil melanjutkan, PBNU memegang prinsip pengelolaan tambang yang wajib halal dari awal sampai akhir.

"Juga halal dari segi pengelolaan (karena mengikuti semua aturan pertambangan yang ada), sehingga hasilnya halal," ucapnya.

Baca Juga: Harga BBM Pertamina Kembali Naik 2 Agustus 2024, Ini Update Terbarunya

Wapres Ma'ruf Amin mengingatkan organisasi masyarakat (ormas) keagamaan yang mengelola wilayah izin usaha pertambangan khusus (WIUPK) untuk mematuhi peraturan dalam pengelolaan tambang dengan benar. Ma'ruf juga meminta agar ormas yang mengelola tambang menjaga dan merawat lingkungan.

"Saya kira kan memang karena pemerintah membuka kesempatan kepada ormas untuk mengelola tambang, maksudnya itu kan memberikan keadilan kepada semua pihak, maka ormas juga diberi kesempatan. Ormas itu juga mau, itu artinya proses biasa saja. Pemerintah membuka kesempatan ormasnya mau mengambil, NU, Muhammadiyah," kata Ma'ruf, dilansir Antara, Kamis, 1 Agustus 2024.

"Nah, yang penting menyadari bahwa dalam pengelolaan tambang itu ada hal-hal yang harus dijaga, jangan sampai merusak lingkungan, jangan sampai merusak. Kemudian juga ada aturan-aturan yang harus dipenuhi gitu," sambungnya.

Wapres Ma'ruf Amin juga menanggapi kritik yang mengatakan bahwa pengelolaan tambang tidak akan efektif jika diserahkan kepada ormas. Besar harapannya, agar ormas dapat menjalankan pengelolaan tambang dengan baik dan benar.

"Kalau kritik itu artinya kalau nanti tidak bisa menjalankan dengan baik karena itu kita harapkan ormas yang sudah mengambil, mengurus supaya menjalankannya sesuai dengan tata aturan pengelolaan tambang yang benar," tuturnya. ***