FAJAR.CO.ID,JAKARTA — Guru Besari Ilmu Politik UIN Jakarta, Saiful Mujani memberikan komentarnya terkait penolakan rencana revisi Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI.

Sebelumnya, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dengan tegas menolak rencan revisi Undang-Undang tersebut yang diusulkan oleh DPR-RI.

Ia beralasan revisi dua undang-undang itu akan mengembalikan dwifungsi ABRI. Padahal, Tap MPR Nomor VI/MPR/2020 telah mencabut dwifungsi ABRI melalui pemisahan TNI dan Polri.

Menanggapi hal ini, Saiful Mujani menyebut ada hal yang tentunya perlu diperhatikan agar ke depannya lebih profesional.

Seperti dengan adanya aturan yang membuat TNI dan Polri tidak bergadang atau mengambil jabatan sipil lainnya.

“kesejahteraan polisi dan tni memang harus diperhatikan supaya profesional,” ujar Saiful Mujani dicuitan akun X pribadinya.

“bukan dengan membuat mereka boleh dagang atau ambil jabatan sipil,” ujarnya.

Ia bahkan menyinggung DPR RI yang mengusulkan adanya revisi dari Undang-Undang Polri dan Undang-Undang TNI ini. Dengan mempertanyakan semangat reformasi yang sudah luntur.

“semangat reformasi memang udah luntur di DPR?,” terangnya.

(Erfyansyah/fajar)