JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin stadion bisa dikelola oleh pihak swasta atau klub-klub profesional.

Keinginan tersebut diungkapkan Jokowi dalam rapat dengan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Dito Ariotedjo di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/8/2024).

"Ke depan Bapak Presiden menginginkan stadion itu juga bisa dimanfaatkan oleh klub-klub penggunanya. Jadi biasanya stadion itu dikelola oleh pemerintah daerah," kata Dito di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (1/8/2024).

Baca juga: Persiapan PON XXI Aceh-Sumut 2024 Dinilai Cepat dan Teliti, Menpora Berikan Apresiasi

Politikus Partai Golkar ini menyebut, pemerintah saat ini tengah menggodok payung hukum terkait hal tersebut. Adapun sejak awal 2023, pemerintah pusat sudah merevitalisasi 22 stadion berkapasitas di atas 25.000 orang.

"Ke depan ini akan di-exercise bagaimana payungi hukumnya dan juga mekanismenya stadion ini bisa dikelola oleh swasta, yaitu klub yang menempati stadion tersebut," tutur Dito.

Baca juga: Bertemu Menpora, Pj Gubernur Sumut Bahas Persiapan PON XXI Sumut-Aceh

Tak hanya stadion, ketentuan serupa juga berlaku untuk gelanggang olahraga (gor) dan venue olahraga yang dibangun oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Dengan begitu, fasilitas olahraga ini mampu tumbuh dan hidup secara industri.

"Pengelolaannya lebih dinamis serta fleksibel, dan pemanfaatannya juga lebih maksimal. Karena kita ingin bagaimana menumbuhkan industri olahraga, pembinaan olahraga, tapi juga meringankan beban pengelolaan melalui APBD maupun APBN," tutur Dito.

Di sisi lain, rapat dengan Presiden Jokowi hari ini juga membahas soal rencana penyelenggaran sepak bola liga 3 dan liga 4 yang kompetisinya bisa dibiayai pemerintah daerah.

Rencana ini terus dikaji bersama dengan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Baca juga: Festival Olahraga Pendidikan, Saat Menpora Terpukau oleh Pelari Tanpa Sepatu...

Dia bilang, rencana ini bertujuan untuk mendorong percepatan talent scouting dan pembibitan usia dini untuk tim nasional.

"Yang dibiayai nantinya bukan klubnya, tapi kompetisinya melalui klub. Jadi nanti ada diatur, akan lagi kaji lebih dalam, ada maksimalnya, berapa daerah boleh terlibat. Karena ini dalam rangka untuk bagaimana pendanaan pembinaan atlet dari usia dini dan grassroot ini bisa tercapai," jelas Dito.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.