PIKIRAN RAKYAT - Isu perombakan (reshuffle) Kabinet Indonesia Maju kembali mencuat belakangan ini. Terkait isu tersebut, Presiden Joko Widodo (Jokowi) pun mengatakan bahwa reshuffle bisa saja dilakukan apabila memang diperlukan.

Hal itu disampaikannya usai menghadiri Peresmian Pembukaan Festival Ekonomi Keuangan Digital Indonesia dan Karya Kreatif Indonesia (FEKDI & KKI) 2024 di JCC Senayan Jakarta pada Kamis, 1 Agustus 2024.

"Ya, bisa saja kalau diperlukan. Kalau diperlukan," katanya, dikutip Pikiran-Rakyat.com dari Antara, Kamis, 1 Agustus 2024.

Terkait isu Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia akan dirotasi sebagai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jokowi pun enggan menanggapinya.

"Katanya siapa? Katanya siapa? Ya isu, enggak usah saya jawab, enggak usah saya jawab," ujarnya.

Sebelumnya, isu tersebut sudah ditanggapi oleh Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwipayana. Menurutnya, belum ada rencana reshuffle kabinet hingga saat ini.

"Tidak betul. Sampai saat ini belum ada rencana/agenda reshuffle kabinet," ucapnya.

Ari juga menyatakan bahwa tak ada acara pelantikan menteri baru di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi menyatakan bahwa tak ada reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Ya paling tidak dalam waktu beberapa minggu ke depan, beberapa bulan ke depan tidak ada, kecuali ada keperluan khusus ya," tuturnya.

Ia mengingatkan bahwa reshuffle merupakan hak prerogatif Presiden.

"Kita tunggu saja, itu kan hak prerogatif Pak Presiden," katanya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Arifin Tasrif mengomentari secara langsung isu yang menyebut bahwa dirinya akan digantikan oleh Bahlil.

"Ya tunggu aja," ujarnya.

Ketika ditanya lebih lanjut mengenai isu tersebut, Arifin pun melemparkan candaan.

"Kan kamu ngomong," ucapnya.

Jokowi sudah menjalankan pemerintahan periode kedua bersama wakil presidennya, Ma’ruf Amin sejak Minggu, 20 Oktober 2019. Masa jabatan keduanya akan berakhir lima tahun kemudian pada Minggu, 20 Oktober 2024.

Pada tanggal yang sama, presiden dan wakil presiden terpilih pun akan dilantik untuk memimpin Indonesia hingga 2029.***