Jakarta: Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan menemui Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sangat disesalkan. Pasalnya pernyataan Megawati tersebut sebagai bentuk intervensi penegakan hukum. "Dalam konteks itu, saya melihat kalau mendatangi Kapolri, itu bagian dari perang psikologi antara Megawati dengan institusi hukum khususnya dengan Kepolisian," kata Pengamat Politik Ujang Komaruddin kepada wartawan, Rabu 31 Juli 2024. Ujang menjelaskan seharusnya Megawati sebagai negarawan tidak ikut sampai melakukan hal tersebut. Ujang menegaskan institusi penegak hukum diyakini memiliki alasan kuat dalam menyelidiki siapapun. Baca juga: Megawati akan Datangi Kapolri jika Hasto Ditangkap "Harusnya, ya biarkan kepolisian bertindak sesuai hukum, karena bagaimana pun hukum tidak boleh diintervensi oleh siapapun," ujar Ujang. Ujang berharap Megawati untuk menghormati proses penegakan hukum. Proses penegakan tidak boleh diremehkan apalagi diintervensi. "Soal Sekjen PDIP Hasto kembalikan ke mekanisme hukum. Harus ditegakkan pada tingkat kesalahannya ya harus dihukum, kalau tidak salah ya dibebaskan, hal itu untuk menjaga ruh sebagai hukum,” tegas Ujang. Diketahui, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sedang sibuk dalam pemeriksaan sejumlah kasus hukum di instansi penegakan hukum. Hasto berpotensi ditangkap dan ditahan aparat penegak hukum.   Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertindak jika penangkapan dan penahanan itu terjadi. Ia akan mendatangi langsung pimpinan tertinggi di Polri.   "Hasto nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri," kata Megawati dalam pidato kebangsaan di Mukernas Perindo di iNews Tower, Jakarta, Selasa 30 Juli 2024. Megawati akan meminta penjelasan langsung dari Kapolri. Ia menilai tidak ada alasan jika benar Hasto ditangkap.   "Coba pengin (dengar) ngomong apa si Kapolri itu. Enak saja," ujar dia.   Seperti diketahui, KPK sedang menyelidiki Hasto dalam dua kasus. Di antaranya kasus Harun Masiku dan kasus dugaan korupsi pada PPK Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Jakarta: Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang akan menemui Kapolri Listyo Sigit Prabowo terkait Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sangat disesalkan. Pasalnya pernyataan Megawati tersebut sebagai bentuk intervensi penegakan hukum.
 
"Dalam konteks itu, saya melihat kalau mendatangi Kapolri, itu bagian dari perang psikologi antara Megawati dengan institusi hukum khususnya dengan Kepolisian," kata Pengamat Politik Ujang Komaruddin kepada wartawan, Rabu 31 Juli 2024.
 
Ujang menjelaskan seharusnya Megawati sebagai negarawan tidak ikut sampai melakukan hal tersebut. Ujang menegaskan institusi penegak hukum diyakini memiliki alasan kuat dalam menyelidiki siapapun.
Baca juga: Megawati akan Datangi Kapolri jika Hasto Ditangkap
 
"Harusnya, ya biarkan kepolisian bertindak sesuai hukum, karena bagaimana pun hukum tidak boleh diintervensi oleh siapapun," ujar Ujang.
 
Ujang berharap Megawati untuk menghormati proses penegakan hukum. Proses penegakan tidak boleh diremehkan apalagi diintervensi.
 
"Soal Sekjen PDIP Hasto kembalikan ke mekanisme hukum. Harus ditegakkan pada tingkat kesalahannya ya harus dihukum, kalau tidak salah ya dibebaskan, hal itu untuk menjaga ruh sebagai hukum,” tegas Ujang.
 
Diketahui, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto sedang sibuk dalam pemeriksaan sejumlah kasus hukum di instansi penegakan hukum. Hasto berpotensi ditangkap dan ditahan aparat penegak hukum.
 
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri akan bertindak jika penangkapan dan penahanan itu terjadi. Ia akan mendatangi langsung pimpinan tertinggi di Polri.
 
"Hasto nanti kalau kamu diambil, aku pergi ke Kapolri," kata Megawati dalam pidato kebangsaan di Mukernas Perindo di iNews Tower, Jakarta, Selasa 30 Juli 2024.
 
Megawati akan meminta penjelasan langsung dari Kapolri. Ia menilai tidak ada alasan jika benar Hasto ditangkap.
 
"Coba pengin (dengar) ngomong apa si Kapolri itu. Enak saja," ujar dia.
 
Seperti diketahui, KPK sedang menyelidiki Hasto dalam dua kasus. Di antaranya kasus Harun Masiku dan kasus dugaan korupsi pada PPK Ditjen Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(DHI)