Jakarta -

Kelompok sopir Mikrotrans atau angkot Jaklingko melakukan demonstrasi dengan memarkir angkot di Balai Kota DKI Jakarta. Duduk perkara ini bermula dari keluhan para sopir terkait upah hingga surat izin trayek.

Pantauan detikcom di lokasi, Selasa (30/7/2024) pukul 09.56 WIB, kelompok sopir Jaklingko ini terlihat mengenakan seragam biru. Mereka berkumpul di sepanjang Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat.

Jalan Medan Merdeka Selatan dari arah Jalan M Ridwan Rais menuju Jalan MH Thamrin pun ditutup. Sementara untuk jalur sebaliknya masih bisa dilalui meski hanya satu lajur.

-

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Sopir angkot lainnya juga mengikuti demonstrasi ini. Mereka terlihat memarkirkan mobilnya di seberang Balai Kota, tepatnya di Jalan Medan Merdeka Selatan arah Stasiun Gambir.

Angkot-angkot tersebut terlihat diparkir berjejer di pinggir jalan mulai dari depan gerbang masuk Monas dekat Patung Kuda hingga dekat Stasiun Gambir. Ada juga spanduk yang digantung di angkot-angkot tersebut.

Tuntutan Sopir JakLingko

Para sopir menuntut upah layak dan akses lebih mudah bagi sopir reguler dalam penerbitan surat izin trayek. Mereka menuntut adanya transparansi dalam pembagian kuota armada untuk koperasi mitra operator program JakLingko.

"Khususnya operator mikrolet, selalu saja dipersulit oleh TransJakarta, dicari-cari kesalahannya dan pembagian kuota yang kecil, namun harus dibagi ramai-ramai. Padahal anggota kami yang mengoperasikan angkutan reguler juga sebetulnya mau bergabung ke dalam program JakLingko, namun tak kunjung bisa karena kuotanya sangat-sangat terbatas," kata Fahrul Fatah selaku koordinator lapangan aksi dalam tuntutannya, Selasa (30/7/2024).

Fahrul menegaskan, dalam aksi kali ini, terdapat delapan koperasi mitra operator program JakLingko yang tergabung dalam Forum Komunikasi Lintas Biru (FKLB) antara lain Koperasi Komilet Jaya, Purimas Jaya, Kopamilet Jaya, Komika Jaya, Kolamas Jaya, Kodjang Jaya, PT Lestari Surya Gemapersada, dan PT Kencana Sakti Transport.

Dia pun meminta Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Santoso dapat hadir untuk memberikan solusi terhadap persoalan ini.

"Kami menuntut keadilan atas itu semua dan meminta PJ Gubernur DKI Jakarta untuk bisa memberikan solusi yang adil bagi semua," ungkap Fahrul.

TransJ Dinilai Tidak Adil

Sementara itu, Ketua Koperasi Komilet Jaya Berman Limbong mengatakan bahwa berdasarkan Instruksi Gubernur DKI Jakarta No. 66/2019, dan berdasarkan penjelasan dari Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta terkait dengan Jaklingko Mikrotrans, jumlah bus kecil yang akan diintegrasikan dengan layanan TransJakarta dalam bentuk Jaklingko Mikrotrans adalah sebanyak 6.360 unit.

Namun, kata dia, seiring dengan berjalannya waktu, saat ini populasi bus kecil yang sudah diintegrasikan dengan TransJakarta baru berjumlah 2.795 unit atau setara dengan 43,94%.

"Dari angka prosentase tersebut, dari 11 operator mitra program JakLingko, ada satu operator yang memiliki kuota dasar paling banyak dan serapan yang banyak juga, telah mencapai hingga 51%. Lucunya, TransJakarta bukannya memberikan kesempatan pada operator lain untuk memperbesar daya serap, justru terus saja memberikan kuota pada operator tersebut dengan banyak kemudahan-kemudahan persyaratan dan izin-izinnya," tegas Limbong.

"Menurut kami, praktik seperti ini tidak sehat dan TransJakarta sebagai pengelola subsidi transportasi Pemprov Jakarta melalui Public Service Obligation (PSO) harus menghentikan hal tersebut dan bertindak lebih adil serta wajib transparan dalam penentuan pemberian quota serta pembentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS) kepada mitra operator dan publik. Karena dana PSO itu berasal dari APBD Provinsi Jakarta yang harus transparan penggunaannya serta mudah diakses oleh publik," kata Limbong melanjutkan.