Abadikini.com, TIDORE – Bank Indonesia (BI) Maluku Utara, melalui Deputi Kepala Perwakilan, Erlangga Febrianto, memberikan apresiasi tinggi kepada Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kota Tidore Kepulauan atas capaian mereka dalam pengendalian inflasi pada tahun 2023 hingga tahun 2024.

Hal ini disampaikan dalam sambutannya pada Rapat Koordinasi High Level Meeting (HLM) TPID Kota Tidore Kepulauan Triwulan II Tahun 2024, yang berlangsung di Aula Sultan Nuku Kantor Wali Kota, Senin (29/7/2024).

Erlangga menyatakan bahwa TPID Kota Tidore Kepulauan telah berhasil melaksanakan strategi pengendalian inflasi dengan baik, termasuk dalam aspek keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, dan kelancaran distribusi.

“Kami melihat seluruh strategi pengendalian inflasi yang diarahkan oleh Kemendagri sudah dilakukan dengan baik oleh Kota Tidore Kepulauan, sehingga pada tahun 2024 ini, TPID Kota Tidore Kepulauan masuk menjadi salah satu nominasi TPID terbaik untuk Kota non penghitung inflasi,” tuturnya.

Namun, Erlangga juga menyoroti bahwa masih ada hal yang perlu ditingkatkan, salah satunya adalah kerja sama antar daerah. “Inflasi di Provinsi Maluku Utara, terutama menjelang akhir tahun, memiliki risiko yang cukup tinggi. Seperti yang kita ketahui, saat Natal dan Tahun Baru, inflasi sering kali meningkat, khususnya pada komoditas seperti cabai rawit dan tomat,” tambahnya.

Lebih lanjut, Erlangga mengapresiasi kerja sama antara Kota Tidore Kepulauan dan Kabupaten Halmahera Timur dalam penyediaan kebutuhan bahan pangan. Ia mendorong TPID untuk memperluas kerja sama ke luar Provinsi Maluku Utara, mengingat produksi dalam provinsi tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.

“Atas kerja sama antar daerah tersebut, kami sangat mengapresiasi. Namun demikian, kami terus mendorong agar TPID Kota maupun Kabupaten untuk melakukan kerja sama di luar Provinsi Maluku Utara, karena secara umum produksi di Provinsi Maluku Utara tidak dapat memenuhi kebutuhan untuk konsumsinya,” ungkap Erlangga.

Acara ini dihadiri oleh berbagai pihak, termasuk perwakilan dari Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan instansi terkait lainnya. Hal ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjaga stabilitas ekonomi di wilayah Maluku Utara.