PIKIRAN RAKYAT - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP) Ganjar Pranowo menyebut peristiwa penyerbuan kantor PDI yang dikenal dengan sebutan kerusuhan 27 Juli 1996 atau Kudatuli bukan semata-mata tragedi yang dialami partai pimpinan Megawati Soekarnoputri saja. Menurutnya, Kudatuli dalam bentuk lain seperti penindasan dan pembungkaman bisa menimpa siapa pun.

"Kudatuli bukan peristiwanya PDI Perjuangan saja, tetapi ini peristiwa yang bisa mempengaruhi siapa pun, bahkan dalam bentuk lain, ditindas, tidak boleh bersuara, diciptakan ketakutan, dan harus tunduk," kata Ganjar dalam konferensi peringatan Kudatuli di kantor PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu 26 Juli 2024.

Mantan gubernur Jawa Tengah ini menuturkan, pada masa sekarang, Kudatuli dalam bentuk berbeda bisa menyerang partai politik (parpol) lain. Menurutnya, parpol yang mengalami serangan politik akan kehilangan keberanian mengkritik. Jika kritik dibungkam, maka hancurlah demokrasi.

“Dalam bentuk lain Kudatuli bisa terjadi pada parpol apa pun, di mana pun. Mereka tidak berani bicara, mereka seperti dicucuk hidungnya dan mengekor saja. Maka hancurlah demokrasi,” tutur Ganjar.

PDIP, lanjut Ganjar, sudah menyampaikan kepada Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) agar peristiwa Kudatuli dicatat sebagai pelanggaran HAM berat. Namun, hal tersebut belum terealisasi dan hingga kini PDIP masih terus berjuang.

“Sudah lama kita ajukan setiap tahun mengajukan terus menerus tapi itu butuh perjuangan, sekali lagi ketika kemudian penguasa menolak itu ya kita berjuang terus-menerus,” ujar Ganjar.

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri menyampaikan salam saat peringatan penyerbuan kantor PDI pada 27 Juli 1996 atau dikenal dengan peristiwa Kudatuli. Salam Megawati disampaikan Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto. Adapun Megawati menyaksikan peringatan Kudatuli secara daring.

“Ibu Megawati Soekarnoputri menitipkan salam kepada saudara-saudara sekalian juga khususnya kepada Forum Komunikasi Kerukunan (FKK) 124 yang mereka telah mengalami lahir batin bagaimana penderitaan itu terjadi, dan justru di dalam penderitaan itu mereka tidak pernah runtuh tetapi semangatnya justru berkobar-kobar,” kata Hasto di kantor DPP PDIP, Jakarta Pusat, Sabtu 27 Juli 2024.

Megawati lewat Hasto juga menyampaikan pesan bahwa PDIP adalah parpol sah yang memiliki kedudukan sama di mata hukum. Oleh sebab itu, PDIP tidak boleh diperlakukan sembarangan seakan-akan kader-kadernya bukan warga negara Indonesia.

“Karena itulah Ibu Megawati Soekarnoputri berpesan kepada kita semua bahwa kita adalah partai yang sah dan kita juga warga negara yang sah yang memiliki kedudukan yang sama di mata hukum. Karena itulah kita, kita, dan kita tidak bisa diperlakukan sembarangan, seakan-akan kita bukan warga negara Indonesia, seakan-akan kita bukan pemilik republik ini saudara-saudara sekalian,” tutur Hasto.***