JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyatakan, peristiwa 27 Juli 1996 atau Kudatuli menandakan bahwa kekuatan arus bawah mampu melawan kekuatan penguasa.

"Percayalah bahwa kekuasaan, setebal apapun tembok kekuasaan itu dibangun, Kudatuli mengajarkan kekuatan arus bawah tidak bisa dibungkam," ujar Hasto dalam acara peringatan peristiwa Kudatuli di Kantor DPP PDI-P, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (27/7/2024).

"Kekuasaan arus bawah mampu melawan berbagai tembok-tembok kekuasaan yang lupa diri. Makna sejatinya kekuasaan untuk rakyat untuk kepemimpinan Indonesia bagi dunia," ujar dia.

Oleh karena itu Hasto mengajak kader PDI-P untuk terus turun ke bawah guna mengingatkan maksud dari kekuasaan yang sejatinya ada pada rakyat.

Baca juga: Pesan Megawati dalam Peringatan Kudatuli: PDI-P Tidak Bisa Diperlakukan Sembarangan

Ia pun menegaskan bahwademokrasi merupakan sistem yang berdasarkan kekuasaan rakyat yang harus terus diperjuangkan.

"Karena kekuasaan bisa lupa ketika jatuh pada kenikmatan dari kekuasaan itu sendiri," ujar Hasto.

Peristiwa Kudatuli

Peristiwa Kudatuli atau 27 Juli 1996 merupakan salah satu sejarah kelam dalam perjalanan politik di Indonesia.

Insiden yang menewaskan 5 orang dan menyebabkan 149 orang luka-luka serta 23 orang dinyatakan hilang ini disebut sebagai Peristiwa Kudatuli, atau akronim dari Kerusuhan dua puluh tujuh Juli.

Kudatuli terjadi di Kantor DPP Partai Demokrasi Indonesia (PDI) di Jalan Diponegoro Nomor 58, Menteng, Jakarta Pusat.

Baca juga: PDI-P Harap Peristiwa Kudatuli Diakui sebagai Pelanggaran HAM Berat

Pecahnya kerusuhan di Kantor DPP PDI dilatarbelakangi internal partai ini yang terpecah menjadi dua kubu, yakni kelompok yang dipimpin Megawati dan Soerjadi.

Sebelum kerusuhan terjadi, PDI kedatangan "sosok baru" pada 1987, yakni Megawati, yang mampu mendongkrak suara partai di pemilu.

Kehadiran putri Soekarno tersebut kemudian membuat popularitasnya melejit, sementara Soerjadi yang berstatus sebagai Ketum PDI menjadi ketar-ketir.

PDI lalu menghelat KLB di Surabaya yang menyatakan Megawati terpilih sebagai ketum periode 1993-1998.

Hasil KLB Surabaya kemudian dikukuhkan dalam musyawarah nasional (munas) pada 22 Desember 1993 di Jakarta. Megawati lalu resmi menjabat sebagai Ketum PDI.