Jurubicara KY Mukti Fajar Nur Dewata menuturkan bahwa vonis bebas terhadap Ronald Tannur menimbulkan pertanyaan publik, lantaran jaksa penuntut umum (JPU) telah melayangkan tuntutan 12 tahun pidana penjara dan membayar restitusi pada keluarga korban atau ahli waris senilai Rp 263,6 juta subsider 6 bulan.

"Komisi Yudisial memahami apabila akhirnya timbul gejolak karena dinilai mencederai keadilan,” kata Mukti dalam keterangan tertulisnya yang diterima redaksi, Kamis (25/7).

Atas dasar itu, untuk meredam gejolak di tengah masyarakat, atas vonis bebas Ronald Tannur, KY akan melakukan pemeriksaan terhadap majelis hakim PN Surabaya.

"Namun karena tidak ada laporan ke KY sedangkan putusan ini menimbulkan perhatian publik, maka KY menggunakan hak inisiatifnya untuk melakukan pemeriksaan pada kasus tersebut,” jelasnya.

Mukti mengatakan KY akan menurunkan tim untuk melakukan investigasi terhadap putusan majelis hakim yang membebaskan Ronald Tannur dari segala tuduhan.

"Walau KY tidak bisa menilai suatu putusan, tetapi sangat memungkinkan bagi KY untuk menurunkan tim investigasi, serta mendalami putusan tersebut  guna melihat apakah ada dugaan pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH),” ungkap dia.

Pihaknya juga meminta partisipasi masyarakat terhadap adanya dugaan pelanggaran etik majelis hakim atas putusan tersebut. 

"KY juga mempersilakan kepada publik untuk melaporkan dugaan pelanggaran kode etik hakim jika ada bukti-bukti pendukung agar kasus tersebut dapat ditindaklanjuti sesuai prosedur berlaku,” tutupnnya.

Temukan berita-berita hangat terpercaya dari Kantor Berita Politik RMOL di Google News.
Untuk mengikuti silakan klik tanda bintang.