Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pemisahan pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Jeda pileg dan pilpres idealnya enam bulan. "Ya enam bulan cukup, di bawah satu tahun lah," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024. Jazilul mengatakan jeda tersebut untuk memberikan persiapan bagi peserta pemilihan umum (pemilu). Sebab, pelaksanaan Pemilu 2024 yang serentak dengan pileg dan pilpres, membuat partai politik (parpol) tidak punya persiapan lebih lama. "Supaya kita persiapannya juga jelas gitu loh, pasukan ini di pilpres ini bagaimana seorang pasukan harus bertempur untuk memenangkan dirinya dan harus memenangkan pimpinannya, coba gimana caranya," ujar Jazilul.   Wakil Ketua MPR itu mengatakan Pemilu 2024 membuat masyarakat tak membahas visi dan misi calon legislatif (caleg). Karena publik sudah fokus pada kandidat pilpres. "Itu terjadi di tingkat 1 tingkat 2, nah oleh sebab itu supaya fokus itu masyarakat supaya bisa memilih calon-calonnya dengan jelas," ujar dia. PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Langkah tersebut dipandang untuk menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih.

Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong pemisahan pelaksanaan pemilihan legislatif (pileg) dan pemilihan presiden (pilpres). Jeda pileg dan pilpres idealnya enam bulan.
 
"Ya enam bulan cukup, di bawah satu tahun lah," kata Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, 25 Juli 2024.
 
Jazilul mengatakan jeda tersebut untuk memberikan persiapan bagi peserta pemilihan umum (pemilu). Sebab, pelaksanaan Pemilu 2024 yang serentak dengan pileg dan pilpres, membuat partai politik (parpol) tidak punya persiapan lebih lama.
"Supaya kita persiapannya juga jelas gitu loh, pasukan ini di pilpres ini bagaimana seorang pasukan harus bertempur untuk memenangkan dirinya dan harus memenangkan pimpinannya, coba gimana caranya," ujar Jazilul.
 
Wakil Ketua MPR itu mengatakan Pemilu 2024 membuat masyarakat tak membahas visi dan misi calon legislatif (caleg). Karena publik sudah fokus pada kandidat pilpres.
 
"Itu terjadi di tingkat 1 tingkat 2, nah oleh sebab itu supaya fokus itu masyarakat supaya bisa memilih calon-calonnya dengan jelas," ujar dia.
 
PKB mendorong pemisahan pelaksanaan pileg dan pilpres dengan meminta revisi Undang-Undang (UU) Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pemilu. Langkah tersebut dipandang untuk menghormati kedaulatan rakyat dalam memilih.
 
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

(ABK)