FAJAR.CO.ID, JAKARTA - Mantan Ketua Komisi III DPR RI Pieter C. Zulkifli menyatakan bahwa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membutuhkan sosok pemimpin yang mampu meredam konflik antarinstansi dalam upaya menegakkan hukum.

Menurut Pieter, sepanjang perjalanan KPK, lembaga antirasuah ini kerap terlibat konflik dengan instansi lain, yang berdampak pada kinerja pemberantasan korupsi. "Diperlukan langkah konkrit dan terukur untuk membangun kembali komunikasi politik lintas lembaga penegak hukum, mengubur luka lama dengan komitmen untuk taat dan setia dengan perintah konstitusi," ujar Pieter dalam siaran pers yang diterima ANTARA, Rabu.

Politisi Partai Demokrat ini menyoroti berbagai contoh ketidakharmonisan KPK dengan beberapa lembaga, seperti perseteruan "Cicak vs Buaya", insiden penyiraman air keras terhadap Novel Baswedan, hingga kasus pemerasan pimpinan KPK. Peristiwa-peristiwa tersebut, menurut Pieter, tidak hanya berpengaruh pada kinerja KPK tetapi juga mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap lembaga independen itu.

Pieter menegaskan, alasan tersebut yang mendasarinya untuk menjadi calon pimpinan KPK periode 2024-2029. Selama menakhodai Komisi III DPR RI yang membidangi hukum, Pieter mengaku mampu berkoordinasi dengan KPK, Kejaksaan Agung, Polri, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Menko Polhukam, Komisi Yudisial, Ombudsman, hingga elite partai politik.

"Dengan pengalaman tersebut, saya yakin dapat menciptakan hubungan yang baik antara KPK dengan lembaga penegak hukum lainnya," kata Pieter.

Pieter juga menilai KPK membutuhkan pemimpin yang mampu memberikan terobosan dalam melakukan pencegahan dan penindakan korupsi. Dengan meminimalisir konflik antarlembaga dan mempertajam kemampuan KPK dalam menindak korupsi, Pieter yakin pemberantasan korupsi di Indonesia akan lebih maksimal.

"Saya berharap masih mendapat kesempatan untuk mengabdi pada bangsa dan negara,” ucapnya. (*)